PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1 undang - undang republik indonesia NOMOR 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN republik indonesia , Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang; b. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; c. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai Keuangan Negara diatur dengan undang - undang ; d.

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 2 Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA

Fullscreen Download

Tags:

  Indonesia, Undang, Republik, Rakyat, Dewan, Perwakilan, Dewan perwakilan rakyat republik indonesia

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …

Documents from same domain

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan …

www.bpk.go.id

dhendianto-birohukum bpk-ri/10/16/2006 1 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa

  2004, Tahun, Tentang, Uu no, 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, Perbendaharaan

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …

www.bpk.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

  Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

www.bpk.go.id

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK; 4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat,

  Kegunaan

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK …

www.bpk.go.id

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …

  Bangsa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

www.bpk.go.id

j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 14 (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD .

  Pejabat, Meninggalkan

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

www.bpk.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.

  2003, Reagan, Tahun, Kegunaan, Tentang, Anggaran, Tahun 2003 tentang keuangan negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

www.bpk.go.id

penerimaan dan pengeluaran negara. (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

  Pengeluaran

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

www.bpk.go.id

5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 6. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan

  Kegunaan, Pemerintah

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM …

www.bpk.go.id

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA REFORMASI Prof. Dr. Anwar Nasution1 1. Pengantar ... independen serta hasil pemeriksaannya tersedia secara terbuka untuk publik. Untuk selanjutnya, makalah ini dibagi dalam lima bagian. Bagian kedua ... mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan sektor negara dan melestarikan terwujudnya NKRI.

  Reagan, Stroke, Dalam, Kegunaan, Pengelolaan, Publik, Perbaikan pengelolaan keuangan negara dalam, Perbaikan, Perbaikan pengelolaan keuangan negara dalam era

Related documents

2 - jdih.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id

- 2 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia

2 - jdih.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id

- 2 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …

www.dpr.go.id

presiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …

www.dpr.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia,

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia

Related search queries

Undang, Republik indonesia, Republik, Undang republik indonesia, Republik indonesia undang