Lampiran XIX - pajak.go.id
- 3 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF Angka 1 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pihak yang mengajukan permohonan.
Download Lampiran XIX - pajak.go.id
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
ri u - Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.id3 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Jenis pendaftaran Nomor LHV/LHP Kategori diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib
Formulir 1771 Petunjuk Pengisian - pajak.go.id
www.pajak.go.id1 kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak petunjuk pengisian spt tahunan pajak penghasilan w ajib pajak badan petunjuk umum
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
www.pajak.go.idkementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 24 /pj/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …
www.pajak.go.idLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.95, 2017 KEUANGAN. Perpajakan. Informasi. Akses. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
PER-10/PJ/2017 - Pajak
www.pajak.go.idCreated Date: 7/11/2017 11:46:32 AM
www.pajak.go.id
www.pajak.go.idCreated Date: 4/2/2018 9:58:23 AM
Cara Hitung dan Lapor Pajak Jasa Konstruksi - …
www.pajak.go.idApakah yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi? Jasa konstruksi adalah layanan jasa berupa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan
Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak NORMA …
www.pajak.go.id-1-Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER- 17 /PJ/2015 Tentang : Norma Penghitungan Penghasilan Neto 10 IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSI LAINNYA
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DAFTAR BUKTI …
www.pajak.go.id(1) A. PPH PASAL 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dst. B. PPH PASAL 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dst. PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 2 0 Nama
SURAT KETERANGAN BEBAS - Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.idWajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Prosedur Peraturan Terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal
Related documents
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
repository.beacukai.go.idkegiatannya wajib menyerahkan jaminan kepada Kantor Pabean yang mengawasi. (2) Besarnya jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan jumlah kegiatan dan tingkat risiko
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
www.dpr.go.idundang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia,
PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas …
www.ikpi.or.id(memahami perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengikuti program amnesti pajak) ―implementasi psak 70: akuntansi aset dan liabilitas