Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 ...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ... penjualan ke luar negeri, sehingga jumlah produksi batubara untuk tahun 2021 sebesar 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) ton sebagai
Download Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 ...
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
jdih.esdm.go.id- 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 17
2
jdih.esdm.go.idmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan serta tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian. 18. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idKeselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja-sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDM
jdih.esdm.go.id6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
jdih.esdm.go.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan ...
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
jdih.esdm.go.idb. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan. 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi. 2) untuk permohonan yang dapatdikembalikan diajukan,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
jdih.esdm.go.idDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 …
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN …
jdih.esdm.go.iduntuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji. 9. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. 10.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idsegala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana : a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,
SALINAN - ESDM
jdih.esdm.go.iddi bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. 4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau ...
Related documents
HUKUM TATA NEGARA - Universitas Padjadjaran
pustaka.unpad.ac.idWelth of Nations”. Negara-negara persemakmuran, misal Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India dan Malaysia. 4. Negara Protektorat Negara Protektorat adalah Negara dibawah lindungan dari Negara lain, biasanya hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan diserahkan kepada Negara pelindung. Negara Protektorat dibedakan : a.
PROGRAM KHAS PEREMITAN PENDAPATAN YANG DISIMPAN …
phl.hasil.gov.myLUAR NEGARA Adalah dimaklumkan bahawa selaras dengan pembatalan pengecualian cukai ke atas pendapatan daripada punca luar negara sepertimana yang diumumkan oleh Menteri Kewangan melalui Bajet 2022, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) menawarkan Program Khas Peremitan Pendapatan (PKPP) kepada pemastautin di ...
ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN
jdih.bpk.go.idoutstanding ), baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan Negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor
MODUL WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI DASAR …
kepri.kemenkumham.go.idnegara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah konkrit dalam melakukan bela negara. ... luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
www.luk.staff.ugm.ac.idMenteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat- ... Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**) 5 (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ...
Bab Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks Negara ...
sumberbelajar.seamolec.orgNegara Kesatuan Republik Indonesia Bab. 94 Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK Nah, setelah Anda mencermati gambar tersebut, tuliskan semua hal yang ... sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara ...