PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

Kedudukan Organisasi Pasal 1 (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri. - 3 - Pasal 2 (1) Dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai ...

Organisasi

Download PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

Please wait..

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Documents from same domain

ANCANGAN - Menlhk

jdih.menlhk.co.id

Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan ...

Dalam

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

jdih.menlhk.co.id

yang dilakukan dengan pembuatan bangunan antara lain Dam Pengendali, Dam Penahan, teras, Saluran Pembuangan Air, sumur resapan, embung, Rorak, atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/danau. 33. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun

Menteri, Peraturan, Lingkungan, Hidup, Pembuatan, Peraturan menteri lingkungan hidup dan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

jdih.menlhk.co.id

peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf o

Programs, Indonesia, Dalam, Republik, Penilaian, Perusahaan, Kehutanan, Kinerja, Kehutanan republik indonesia, Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam, Peringkat

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

jdih.menlhk.co.id

4. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah. 5. Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD 50 adalah uji hayati untuk mengukur

Characteristics, Toxicity, Menteri, Lingkungan, Hidup, Menteri lingkungan hidup dan, Toxicity characteristic

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

jdih.menlhk.co.id

3) maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, organisasi/tata laksana, rencana investasi, pembiayaan/cashflow, perlindungan dan pengamanan hutan; e. Dalam Proposal teknis dilampirkan 1) Peta areal permohonan disertai dengan berkas digital dalam format shape file (shp) 2) pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan

Alaskan, Tata, Tata laksana

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

jdih.menlhk.co.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia ...

Kementerian, Lingkungan hidup, Lingkungan, Hidup, Kementerian lingkungan hidup

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

jdih.menlhk.co.id

Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur ... Hutan, seluas areal Kawasan Hutan yang dilepaskan. (2) Untuk mengantisipasi adanya areal yang tidak dapat ...

Tahun, Mangroves