Download www.pajak.go.id
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
ri u - Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.id3 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Jenis pendaftaran Nomor LHV/LHP Kategori diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib
Formulir 1771 Petunjuk Pengisian - pajak.go.id
www.pajak.go.id1 kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak petunjuk pengisian spt tahunan pajak penghasilan w ajib pajak badan petunjuk umum
1771 petunjuk pengisian, 1771, Petunjuk, Pengisian, Pajak, Pajak petunjuk pengisian spt
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
www.pajak.go.idkementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 24 /pj/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …
www.pajak.go.idLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.95, 2017 KEUANGAN. Perpajakan. Informasi. Akses. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Reagan, Indonesia, Republik, Lembaran negara republik indonesia, Lembaran
Lampiran XIX - pajak.go.id
www.pajak.go.id- 3 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF Angka 1 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pihak yang mengajukan permohonan.
Cara Hitung dan Lapor Pajak Jasa Konstruksi - …
www.pajak.go.idApakah yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi? Jasa konstruksi adalah layanan jasa berupa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan
Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak NORMA …
www.pajak.go.id-1-Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER- 17 /PJ/2015 Tentang : Norma Penghitungan Penghasilan Neto 10 IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSI LAINNYA
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DAFTAR BUKTI …
www.pajak.go.id(1) A. PPH PASAL 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dst. B. PPH PASAL 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dst. PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 2 0 Nama
SURAT KETERANGAN BEBAS - Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.idWajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Prosedur Peraturan Terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal
Related documents
URAIAN TUGAS/JABATAN (JOB DESCRIPTION) DAN …
eperformance.surabaya.go.idTersedianya laporan keuangan SKPD / Unit Kerja 1) Meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan
インドネシア:海外への支払に租税条約を適用する …
www.bk.mufg.jp2 dgt-1(一般的な取引に使用される)、dgt-2(銀行関係)の雛形及び記入要領は添付ご参照。 参考サイト インドネシア国税庁hp
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
www.dpr.go.idundang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia,
PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas …
www.ikpi.or.id(memahami perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengikuti program amnesti pajak) ―implementasi psak 70: akuntansi aset dan liabilitas
www.kemendagri.go.id
www.kemendagri.go.idCreated Date: 12/15/2016 6:00:02 PM
TAX CONVENTION WITH THE REPUBLIC OF …
www.irs.govJan 01, 1990 · tax convention with the republic of indonesia general effective date under article 30: 1 january 1990 table of articles article 1-----personal scope
General, Date, Effective, Under, Republic, Indonesia, Republic of indonesia general effective date under