jdih.setkab.go.id

1 SALINANPRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANGDISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbangbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur SipilNegara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil;1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 549!;MengingatMEMUTUSKAN:McNetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAINEGERI IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNSadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarattertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negarasecara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untukmenduduki jabatan 'l( f fltrr< - A2.))

2 PejabatPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yangmempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur SipilNegara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negaradi instansi pemerintah sesuai dengan ketentuanperaturan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yangdiberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepadaPNS yang melakukan pelanggaran Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaatikewajiban dan menghindari larangan yang ditentukandalam peraturan Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik didalam maupun di luar Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atauperbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/ataumelanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yangdilakukan di dalam maupun di luar jam Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan olehPejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karenamelanggar peraturan Disiplin Upaya Administratif adalah prosedur yang dapatditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap HukumanDisiplin yang dijatuhkan Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagaitempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugasdalam Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkanturunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, namabaik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaantugas Unit Kerja, instansi, dan/atau 1.

3 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.:ll{ Nlo 'il nBAB IIPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-3-BAB IIKEWAJIBAN DAN LARANGANB agian KesatuUmumPasal 2 PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari KeduaKewajibanPasal 3 PNS wajib:a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabatpemerintah yang berwenang;d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuhpengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baikdi dalam maupun di luar kedinasan;g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapatmengemukakan rahasia jabatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; danh.}

4 Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik 4 Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, PNS wajib:a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;:,1< 106 -<.1 /b. menghadiriPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-4-b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;c. mengutamakan kepentingan negara daripadakepentingan pribadi, seseorang, danf atau golongan;d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabilamengetahui ada hal yang dapat membahayakankeamanan negara atau merugikan keuangan negara;e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;g. menggunakan dan memelihara barang milik negaradengan sebaik-baiknya;h. memberikan kesempatan kepada bawahan untukmengembangkan kompetensi; dani. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengantugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai denganketentuan peraturan KetigaLaranganPasal 5 PNS dilarang:a.

5 Menyalahgunakanwewenang;b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntunganpribadi dan/atau orang lain dengan menggunakankewenangan orang lain yang diduga terjadi konflikkepentingan dengan jabatan;c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpaizin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat PembinaKepegawaian; :il( i\lo l(X. APRESIDENREPUBLIK INDONESIA-5-e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, ataulembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskanoleh Pejabat Pembina Kepegawaian;f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidakbergerak, dokumen, atau surat berharga milik negarasecara tidak sah;g. melakukan pungutan di luar ketentuan;h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatandan/atau pekerjaan;l.))

6 Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yangdapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dann. memberikan dukungan kepada calon Presiden/WakilPresiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggotaDewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota DewanPerwakilan Ralryat Daerah dengan cara:f . ikut kampanye;2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakanatribut partai atau atribut PNS;3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNSlain;4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakanfasilitas negara;,1, ),16 l(lh-5(., r,5. membuatPFTESIDENREPUBLIK INDONESIA-6-5. membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepadakeberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadipeserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masakampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalamlingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, danmasyarakat; dan/atau7.)

7 Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KartuTanda Penduduk atau Surat Keterangan 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerjadan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan IIIHUKUMAN DISIPLINB agian KesatuUmumPasal 7 PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi KeduaTingkat dan Jenis Hukuman DisiplinPasal 8(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:a. Hukuman Disiplin ringan;b. Hukuman Disiplin sedang; atauc. Hukuman Disiplin berat.:.1<' [..1o i(rz, ; I(2) INDONESIA-7 -(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. teguran lisan;b. teguran tertulis; atauc. pernyataan tidak puas secara tertulis.(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o/o (duapuluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o/o (duapuluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atauc.)]

8 Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.(41 Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c terdiri atas:a. penurLlnan jabatan setingkat lebih rendah selama 12(dua belas) bulan;b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatanpelaksana selama 12 (dua belas) bulan; danc. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai KetigaJenis Pelanggaran dan HukumanParagraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewaj ibanPasal 9(1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaranterhadap kewajiban:a. melaksanakan.. lrln l()(r 15;l APRESIDENREPUBLIK INDONESIA-8-a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan olehpejabat pemerintah yang berwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaranberdampak negatif pada Unit Kerja;b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,apabila pelanggaran berdampak negatif pada UnitKerja;c.))

9 Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuhpengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,apabila pelanggaran berdampak negatif pada UnitKerja;d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalamsikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiaporang, baik di dalam maupun di luar kedinasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f,apabila pelanggaran berdampak negatif pada UnitKerja;e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapatmengemukakan rahasia jabatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g,apabila pelanggaran berdampak negatif pada UnitKeda; danf. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaranberdampak negatif pada Unit Kerja.:il( Nlo l0(,15,) /r(2) Hukuman .PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-9 -(21 Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidakmemenuhi ketentuan:a.))

10 Mengutamakan kepentingan negara daripadakepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,apabila pelanggaran berdampak negatif pada UnitKerja;b. Masuk Keda dan menaati ketentuan jam kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yangberdampak pada Unit Kerja berupa:1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerjatanpa alasan yang sah secara kumulatif selama3 (tiga) hari keda dalam 1 (satu) tahun;2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerjatanpa alasan yang sah secara kumulatif selama4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerjadalam 1 (satu) tahun; dan3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNSyang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sahsecara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) menggunakan dan memelihara barang milik negaradengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaranberdampak negatif pada Unit Kerja; dand. memberikan kesempatan kepada bawahan untukmengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaranberdampak negatif pada Unit <' l()(.)