KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN …

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. Kebijakan PTM Terbatas Menyambut Tahun Ajaran Baru 2021/2022. DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN. JUNI 2021. Daftar isi A PTM Terbatas 1 Kebijakan PTM Terbatas 2 Satuan Pendidikan Sudah Melaksanakan PTM Terbatas 3 Teknis Persiapan, Pelaksanaan dan Pementauan PTM Terbatas 4 Tugas dan Tanggung Jawab B Pengenalan Lingkungan Sekolah Pedoman Standar dan Template Presentasi 2. Daftar isi A PTM Terbatas 1 Kebijakan PTM Terbatas 2 Satuan Pendidikan Sudah Melaksanakan PTM Terbatas 3 Teknis Persiapan, Pelaksanaan dan Pementauan PTM Terbatas 4 Tugas dan Tanggung Jawab B Pengenalan Lingkungan Sekolah Pedoman Standar dan Template Presentasi 3. UPDATE ZONASI RISIKO KABUPATEN/KOTA (Satgas/ BNPB) (Data Mingguan per tanggal 2 0 Juni 2021/update 24 Juni 2021).

2 Dibandingkan dengan zonasi risiko pada minggu sebelumnya (13 Juni 2021) terdapat sejumlah perubahan zonasi resiko, sebagai berikut: Jumlah Kab/kota dalam zona merah tetap, yaitu 29 Kab/Kota (per 20 Juni). Terjadi penurunan jumlah kab/kota dalam zona oranye, dari 339 293 Kab/Kota (per 20 Juni) 29 Kab/Kota Dalam Zonasi Resiko Tinggi Provinsi Kota/kab Terjadi peningkatan jumlah kab/kota dalam zona kuning, dari 121 166 Kab/Kota (per 20 Juni) Banten Tangerang Kota Tangerang Terjadi peningkatan jumlah kab/kota dalam zona hijau, dari 25 26 Kab/Kota (per 20 Juni) Jawa Timur Ponorogo Ngawi Bangkalan Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta Bantul Gunungkidul Sleman Jawa Tengah Jepara Semarang Pati Tegal Wonogiri Kudus Kota Semarang Kendal Jawa Barat Kota Bandung Bandung DKI Jakarta Jakarta Pusat Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Selatan Kepulauan Riau Bintan Kota Tanjungpinang Lampung Kota Metro Sumatera Selatan Kota Palembang Sumatera Barat Kota Bukittinggi Sumatera Utara Kota Medan Kab/Kota Zona Oranye Kab/Kota Zona Hijau Kab/Kota Zona Merah Kab/Kota Zona Kuning (Tidak ada Kasus/.)

3 (Risiko Tinggi) (Risiko Sedang) (Risiko Rendah) KEMENTERIAN Pendidikan danTidak terdampak). Kebudayaan Pengertian PTM Terbatas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas adalah kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan melalui tatap muka antara peserta didik dengan pendidik, secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. 1. Jumlah siswa maksimal 50%;. 2. Aktivitas dalam sekolah sesuai protokol kesehatan 5 M;. Arti 3. Durasi jam pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan;. 4. Materi pembelajaran yang bersifat esensial, prasyarat, karakter dan Terbatas kecakapan hidup;. meliputi: 5. Menggunakan metode blended learning (campuran PJJ dan PTM); dan 6. Mengikuti Instruksi Mendagri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM.

4 Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. 5. Pengecekan suhu sebelum masuk sekolah, cuci tangan sebelum masuk kelas dan jumlah siswa maksimal 50%. 6. Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. 1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran 2 Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa Pandemi COVID-19. 7. Kebijakan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. Penyesuaian SKB 4 Menteri tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan , evaluasi capaian belajar serta kesiapan di segala aspek pendidikan baik di pemerintah ataupun di pamerintah daerah 24 Maret 15 Juli 15 Juli 7 Agustus 7 Agustus Januari Maret.

5 2020 2020 Desember 2020 April Sekarang SE Mendikbud No. 4 Implementasi Penyesuaian Penyesuaian Penyesuaian Tahun 2020 SKB 4 Menteri SKB 4 Menteri SKB 4 Menteri SKB 4 Menteri Belajar darti Dapat membuka Dapat membuka PTM Mulai Januari 20201: Mulai Maret 20201: rumah PTM dengan syarat dengan syarat Apabila pemda sudah Apabila seluruh PTK pada Ujian nasional memberikan izin dan satuan Pendidikan telah Belajar dari Rumah Dapat membuka PTM satuan pendidikan divaksinasi Covid-19, ditiadakan dengan syarat memenuhi semua maka satuan Pendidikan PPDB Online dan dilarang Belajar dari Rumah Belajar dari Rumah syarat berjenjangnya, diwajibkan memberikan kerumunan maka PTM opsi layanan PTM. Belajar dari Rumah Belajar dari Rumah diperbolehkan, namun Terbatas dengan tidak diwajibkan.

6 Menerapkan protocol Kesehatan dan PJJ. 8. SKB 4 Menteri pada bulan Maret 2021 telah mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19. 1. secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil Kemenag, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan: pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka 2. terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. * Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka terbatas walaupun belum divaksinasi tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah 9.

7 INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021. TENTANG Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan): 1) untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;. 2) untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online), 10.

8 Berbagai kegiatan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas telah berjalan 1 Berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dan K/L terkait Koordinasi dengan K/L lain di Sosialisasi PTM kepada UPT Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah tingkat pusat dan dengan berbagai (UKS/M) daerah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). pemangku kepentingan di daerah Satuan pendidikan mendapatkan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan PTM terbatas pemerintah daerah dan UPT. 2 Dashboard proses pembelajaran PTM terbatas dan Percepatan pendataan kesiapan belajar 3 4. Panduan, webinar, dan pelatihan Kampanye Praktek untuk pendidik dan tenaga Baik PTM Terbatas kependidikan oleh sekolah 11.

9 12. 13. Panduan Penyelenggaraan PTM di Masa Pandemi Covid-19. 14. Daftar isi A PTM Terbatas 1 Kebijakan PTM Terbatas 2 Satuan Pendidikan Sudah Melaksanakan PTM Terbatas 3 Teknis Persiapan, Pelaksanaan dan Pementauan PTM Terbatas 4 Tugas dan Tanggung Jawab B Pengenalan Lingkungan Sekolah Pedoman Standar dan Template Presentasi 15. PTM Terbatas Data per Tanggal: 27 Juni 2021, 18:10. Sudah PTM. Belum PTM. Sumber: Survey Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Alasan Sekolah Belum Memulai PTM Terbatas Keterangan Alasan: A. Orangtua belum mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Terbatas B. Pemda / Satgas COVID-19 wilayah setempat belum mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Terbatas C. Sebagian besar GTK Belum mendapatkan vaksin D.

10 Lainnya Sumber: Survey Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen 17. Sampai dengan hari ini 1,54 juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). sudah menerima vaksinasi (~30% dari 5,6 juta). Jumlah PTK yang sudah menerima vaksinasi (per 28 Mei) Status vaksinasi PTK se-Indonesia (per 28 Mei 2021). Jumlah PTK. Vaksin Dosis #1: % PTK yang sudah divaksin dosis #1 tervaksin (ribu). DKI Jakarta 78% 123. DI Yogyakarta 75% 63. 1 Maret 1 April 1 Mei 28 Mei Jawa Timur 35% 333. Vaksin Dosis #2: Jawa Barat 34% 307. 1 nasional 28% 1,543. 1 Maret 1 April 1 Mei 28 Mei Maluku Utara 3% 3. Laju vaksinasi PTK sempat terhambat karena Kemenkes Aceh 2% 1. mengalami isu ketersediaan (impor) vaksin di bulan April Persentase vaksinasi PTK di kota besar secara signifikan lebih Per hari ini, ketersediaan vaksin sudah tidak menjadi tinggi dibandingkan dengan di kota kecil/kabupaten.