PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

1 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK. 05/2019 TENT ANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 14 TENTANG AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , a. bahwa berdasarkan PERATURAN Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerin tahan; b . bahwa untuk mengatur penyajian Aset Tak Berwujud dalam laporan KEUANGAN , perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tak berwujud dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan; c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERATURAN Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, perubahan terse but diatur dengan PERATURAN Menteri KEUANGAN setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa KEUANGAN ; d.

2 Bahwa Ketua Badan Pemeriksa KEUANGAN melalui surat Nomor 97 /S/I-XII/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018 telah memberikan pertimbangan atas Pernyataan Standar Menetapkan - 2 -Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan PERATURAN Menteri KEUANGAN tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud; PERATURAN Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 5165); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 14 TENTANG AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD.

3 Pasal 1 Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan KEUANGAN atas aset tak berwujud berdasarkan pnns1p akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pasal 2 Proses akuntansi dan pelaporan KEUANGAN atas aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud. Pasal 3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN Menteri !Ill. 3 -Pasal 4 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I PERATURAN Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4 Pasal 5 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menyusun laporan KEUANGAN atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2020. Pasal 6 PERATURAN Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan PERATURAN Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara REPUBLIK INDONESIA . Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 18 Juni 201 9 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 18 J uni 201 9 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , ttd. SRI MULYANI IND RAW ATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA , ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 658 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum 5 -LAMPI RAN PERATURAN MENTER!

5 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK. 05/2019 TENT ANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 14 TENTANG AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 14 TENTANG AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD 6 -STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NOMOR 14 AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD TU JUAN RUANG LINGKUP DEFINISI - 7 -DAFTAR ISi JENIS-JENIS ASET TIDAK BERWUJUD PENGAKUAN KETERID ENTIFIKASIAN PENGENDALIAN MANFAAT EKONOMIS DAN SOSIAL MASA DEPAN Paragraf 1-4 1 2-4 5 6-9 10-40 11-13 14 15-16 PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL PENGAKUANKHUSUSTERHADAPPERANGKATLUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER PENELITIAN DIBIAYAI INSTANSI LAIN PENGUKURAN PENGUKURAN AWAL ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN PENGUKURAN SETELAH perolehan AMORTISASI PENGHENTIAN DAN PELEPASAN PENGUNGKAPAN TANGGAL EFEKTIF 17-26 27-38 39-40 41-69 41-52 53-54 55-58 59-69 70-74 75 76 8 -1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 NOMOR 14 4 AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD 5 Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 6 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 7 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 8 Akuntansi Pemerintahan.

6 9 PENDAHULUAN 10 TUJUAN 11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan 12 akuntansi untuk aset tak berwujud meliputi pengakuan, pengukuran, 13 penyajian, dan pengungkapan. 14 RUANG LINGKUP 15 2 . Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, 16 penyajian, dan pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan 17 KEUANGAN untuk tujuan umum. 18 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam 19 menyusun laporan KEUANGAN pemerintah pusat, laporan KEUANGAN pemerintah 20 daerah, laporan KEUANGAN Badan Layanan Umum (BLU), dan laporan KEUANGAN 21 konsolidasian. 22 4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur: 23 a. Kewenangan untuk memberikan perizinan oleh instansi p emerintah; 24 b . Kewenangan untuk menarik pungutan perpajakan oleh intansi pemerintah; 25 c. Aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam rangka 26 operasi normal (diakui sebagai persediaan); 27 d.

7 Hak pengusahaan hutan; 28 e . Hak pengusahaan jalan tol; 29 f. Hak pengelolaan suatu wilayah; dan 30 g. Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 31 eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas alam, 32 dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui. 33 DEFINISI 34 5. Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan 35 dalam Pernyataan Standar ini: 36 Aset Tak Berwujud (ATB} adalah aset nonkeuangan yang dapat 3 7 diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 38 digunakan dalam menghasilkan barang ataujasa atau digunakan untuk 39 tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 40 Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan 41 rasional selama masa manfaatnya. 42 Masa Manfaat adalah: 43 a. periode suatu aset yang diharapkan untuk aktivitas pemerintahan 44 dan/atau pelayanan publik; atau 9 -1 b.)

8 Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari 2 aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang 3 dibatasi oleh ketentuan hukum, PERATURAN , atau kontrak. 4 Nilai tercatat (carrying amount) Aset Tak Berwujud adalah nilai buku Aset 5 Tak Berwujud, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah 6 dikurangi akumulasi amortisasi. 7 Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan 8 dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman 9 teknis atas ilmu yang baru. 10 Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya 11 pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, 12 proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami 13 perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau 14 pemakaian.

9 15 Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau 16 Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak 17 ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat 18 tertentu. 19 Waralaba {franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 20 perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas 21 usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah 22 terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh 23 pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 24 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 25 berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 26 bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 27 PERATURAN perundang-undangan. 28 Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 29 inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu 30 tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan 31 persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.}

10 32 JENIS-JENIS ASET TAK BERWUJUD 33 6. ATB yang dimiliki dan/ atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan 34 berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan , dan masa manfaat. 35 7. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa: 36 a. Perangkat lunak (software) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai 37 media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media 38 penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (software) komputer yang masuk 39 dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (software) yang bukan 40 merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. 41 b. Lisensi dan Waralaba (franchise); 42 c. Hak Paten dan Hak Cipta; 43 d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaatjangka panjang; 44 e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan 45 f. ATB dalam Pengerjaan. 46 8. Berdasarkan cara perolehan , ATB dapat berasal dari: 47 a.