SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id

1 MenimbangPRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2O2 ITENTANGHARMONI SASI PERATURAN PERPAJAI(ANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yangadil, makmlrr, dan sejahtera berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajibanwarga negara dan penduduk Indonesia, perlumenempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudankewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatankesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomianyang berkelanjutan dan mendukung percepatanpemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasifiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran danpeningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukanmelalui penerapan kebijakan peningkatan kinerjapenerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan,peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistemperpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dankepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarelaWajib Pajak;bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yangberfokus pada perbaikan defisit anggaran danpeningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalamhuruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidangketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajakpenghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai sertapengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupaprogram pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1(satu) Undang-Undang secara komprehensif;d.)

2 No I15503 ASALINANdPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentukUndang-Undang tentang Harmonisasi PeraturanPerpajakan;Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262lrsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a9991;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3263)' sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a893).))

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3264l' sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2 OOg Nomor 150, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5069); No I15504 A5. Undang-UndangPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-3-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO7tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO7 Nomor 105, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a7551;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentangPengampunan Pajak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5899).))

4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ITahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara danStabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2Ol9 (COVID-l9l danlatau DalamRangka Menghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SistemKeuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 ONomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANG-UNDANG TENTANG HARMONISASI No 115505 ABAB I ..PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-4-BAB IASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUPP asal 1(1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:a. keadilan;b. kesederhanaan;c. efisiensi;d. kepastian hukum;e.)

5 Kemanfaatan; danf. kepentingan nasional.(21 Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yangberkelanjutan dan mendukung percepatanpemulihan perekonomian ;b. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayaipembangunan nasional secara mandiri menujumasyarakat Indonesia yang adil, makmur, dansejahtera;c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebihberkeadilan dan berkepastian hukum;d. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakanperpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basisperpajakan; dane. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud padaayat (21, Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategisyang meliputi:a. perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 OOgtentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Menjadi Undang-Undang;b.))

6 Perubahan ..SK No 115506 APRESIDENREPUBLIK INDONESIA-5-b. perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PerubahanKeempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan;c. perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2OO9tentang Perubahan Ketiga atas Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah;d. pengaturan mengenai program pengungkapansukarela Wajib Pajak;e. pengaturan mengenai pajak karbon; danf. perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO7 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun1995 tentang IIKETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANP asal 2 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atasUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49991diubah sebagai.)

7 Berikut:1. Di antara ..SK No 115507 A1 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-6-Di antara ayat (1) dan ayat (21 Pasal 2 disisipkan 1 (satu)ayat, yakni ayat (1a), Pasal 2 ayat (5) dihapus, sertaditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10) sehinggaPasal 2 berbunyi sebagai berikut:Pasal 2(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan wajibmendaftarkan diri pada kantor Direktorat JenderalPajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalatau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanyadiberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.(1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yangmerupakan penduduk Indonesia menggunakannomor induk kependudukan.(21 Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenaipajak berdasarkan Undang-Undang PajakPertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajibmelaporkan usahanya pada kantor DirektoratJenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempattinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dantempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkanmenjadi Pengusaha Kena Pajak.))

8 (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporanusaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) danayat (21; dan/ataub. tempat pendaftaran pada kantor DirektoratJenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputitempat tinggal dan kantor Direktorat JenderalPajak yang wilayah kerjanya meliputi tempatkegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajakorang pribadi pengusaha tertentu.(41 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor PokokWajib Pajak dan/atau mengukuhkan PengusahaKena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atauPengusaha Kena Pajak tidak melaksanakankewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan/atau ayat ( No 115508 A(4al INDONESIA-7 -(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yangditerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yangdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secarajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulaisejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan, palinglama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NomorPokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagaiPengusaha Kena Pajak.))))

9 (5) Dihapus.(6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukanoleh Direktur Jenderal Pajak apabila:a. diajukan permohonan penghapusan NomorPokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atauahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidakmemenuhi persyaratan subjektif dan/atauobjektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpaj akan ;b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karenapenghentian atau penggabungan usaha;c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikankegiatan usahanya di Indonesia; ataud. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajakuntuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajakdari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhipersyaratan subjektif dan/atau objektif sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(71 Direktur Jenderal Pajak setelah melakukanpemeriksaan harus memberikan keputusan ataspermohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajakdalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk WajibPajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untukWajib Pajak badan, sejak tanggal permohonanditerima secara lengkap.)

10 (8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau ataspermohonan Wajib Pajak dapat melakukanpencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Direktur ..SK No 115509 A2 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-8-(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukanpemeriksaan harus memberikan keputusan ataspermohonan pencabutan pengukuhan PengusahaKena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejaktanggal permohonan diterima secara lengkap.(10) Dalam rangka penggunaan nomor indukkependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dalamnegeri memberikan data kependudukan dan databalikan dari pengguna kepada Menteri Keuanganuntuk diintegrasikan dengan basis data ayat (41 Pasal 8 diubah sehingga berbunyisebagai berikut:Pasal 8(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapatmembetulkan Surat Pemberitahuan yang telahdisampaikan dengan menyampaikan pernyataantertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belummelakukan tindakan pemeriksaan.(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakanrugi atau lebih bayar, pembetulan SuratPemberitahuan harus disampaikan palinglama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.)