Example: marketing
PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN …
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai Peraturan tersebut, maka yang dimaksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi ...
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA …
sultra.bpk.go.idPengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54/2017), untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN …
sultra.bpk.go.idPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16. 5 Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.
TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN …
sultra.bpk.go.id2 Dalam road map 2010-2014 dan road map 2015-2019 dinyatakan sebagai fungsi dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi diberikanlah tunjangan kinerja kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Related documents
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Perencanaan
digilib.uinsby.ac.idPerencanaan menurut Newman, ... atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. 42 Tujuan adalah keadaan masa depan yang diinginkan yang ingin direalisasikan organisasi. Tujuan adalah penting karena organisasi ada
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK …
buk.um.ac.idperencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya ... sesuai kebutuhan antara lain menurut stratifikasi jenjang otoritas kewenangan baik secara struktural maupun fungsional. (8) Tipikal bentuk organisasi Satpam …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
luk.staff.ugm.ac.idb. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu ... Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Pasal 17 Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem ...
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN …
www.gitews.orgpemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataumasyarakat sampai tingkat yang ... Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil
PERENCANAAN PEMBELAJARAN - UINSU
repository.uinsu.ac.idperencanaan pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Menurut Sanjaya (2013:23) menjelaskan perencanaan dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA - Universitas …
www.herususilofia.lecture.ub.ac.idSecara lebih sempit, perencanaan sumberdaya manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan (kebutuhan) dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Ini memungkinkan departemen personalia dapat menyediakan tenaga kerja secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Idealnya, organisasi harus mengindentifikasi baik