SALINAN - peraturan.bpk.go.id

1 SALINAN . PRES IDEN. REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 11 TAHUN 2O2I. TENTANG. BADAN USAHA MILIK DESA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa;. Mengingat 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4. Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95).)

2 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA. MILIK DESA. BAB. SK No 0865t5 A. PRESIPEN. REPUBLIK INDONESIA. -2- BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peratrrran Pemerintah ini yang climaksud dengan: 1 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.)

3 2 Usaha BUM Desa adalah kegiaran cii bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandirt olbh BUM Desa. 3 Unit Llsahc BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM. Desa. 4 Desa aCalah Desa dan Dcsa adat atau yang discbut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnemiliki batas wi1a1,61[ yang berwenang untuk rnengatur dan mengr-rrus drusan pemerintahan, kcpentingan masl'arakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul, danf hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.]

4 5 Pemerintah Desd adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Dcsa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 6 Musyarvarah Desa atau yang disebut dengan narila lain adalah musyawarah antara badan perrrluSla'waratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur yang diselenggarakan oieh badan perrriusyarvaratan desa untuk rncnyepakati hal yang bersifat Strategis. SK No 074934 A. PRESIDEN. REPUBLIK TNDONESIA. -3- 7. Antar Desa adalatr musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permLrsyawaratan desa, Pemerintah Desa, Can unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalanr rangl<.

5 A kerja sama antar Desa. 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang d,tctapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusya,varatan desa. 9. Perattrran Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang tiitetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan Cisepakati bersama daiam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. 1C. Anggaran Dasar adalah l<etentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertrturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Dcsa. 11. BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUI/I Desa yang terrliri atas Musyawarah Desa/Mr,rsyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

6 12. Anggaran Pendapatan dan Belarrja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 13. Aset Desa adalah barar:g milik Desa yang berasal clari kekayaan asli Deszr, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendaoatan dan Belanja Dese atau perolehan hak lainnya yang sah. 14. Aset BUIVJ Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang rnaupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai surnber ekonomi yang rirharapkan memberikan mdnfaat atau hasil. 15. Perrrerintah SK No 074935 A. PRES IDEN. REPUBLIK INDONESIA.

7 -4- 15. Pernerint-ah Pusat adalah PresiCen Republik Indonesia yang memegang pernerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16. Pemerintah Daerah adalah kepala sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan'pemerintahan di t' $ Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan trarismigrasi. '. Pasal 2. BUM Desa terdiri atas: a. BUM Desa; dan b.

8 BUM Desa bersama. 'Pasal 3. El UI\,I l)esa / BUM Desa bersama'bertujuan: a. melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa;. b. melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui barang danlatau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;. c. atau la,ba bersih bagi memperoleh keuntungan peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa;. d. pernanfaatan Aset Desa gLlna menciptakan nilai tan:bah atas Aset Desa; dan e.

9 Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. F' Sl( No 094472 A. PRESIDEN. REPUBLIK INOONESIA. -5- Pasal 4. Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: a. profesional;. b. terbuka dan bertal-rggung jawab;. c. partisipatif;. d. prioritas sumber daya lokal; dan e. berkelanjutan. PasAl 5. Pencapaian tujuan BUM .tresa/BUlvl Desa bersarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi: a.)

10 Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;. b. produksi barang dan/atau jasa;. c. pcnampung, pembeli, pemasaran p;oduk masyarakat Desa;. d. inkubasi usaha masyarakat Desa;. e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi rnas)rarakat Desa;. f. pelayanan kebuuuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;. g. peniugkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kel<ayaan budaya, religiositas, darr sumber daya alam; dan h. peningkatan nilai tambah set Desa dan pendapatan asli Desa. Pasal 6. SK No 074937 A. PRESIDEN. REPUBLIK INDONESIA. -6- Pasal 6. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di biclang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai denqan ketentuan peraturan perundang-undangan.