SALINAN - peraturan.bpk.go.id

1 MenimbangPRESIDENREPUBLIK INOONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANGSTANDAR NASIONAL PENDIDIKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,a. bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standarnasional yang memerlukan penyesuaian terhadapdinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan,teknologi, serta kehidupan masyarakat untukkepentingan peningkatan mutu pendidikan ;b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35ayat (41, Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3),Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), danPasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional telahditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikansebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan;c.)

2 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20 Ostentang Standar Nasional pendidikan sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikanbelum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikansaat ini, sehingga perlu diganti;SK No 102501 Ad. bahwa..SALINANM engingatMenetapkanPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang StandarNasional pendidikan ;1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentangSistem pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3.)

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentangPendidikan Tinggi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OI2 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);MEMUTUSKAN:PERATURAN PEMERINTAHNASIONAL STANDARBAB IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untukmewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaranagar peserta didik secara aktif mengembangkanpotensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualkeagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yangdiperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimaltentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukumNegara Kesatuan Republik IndonesiaSK No 102502 A3. PesertaREPUJLTIt,',35]*.u,o,-3-3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yangberusaha mengembangkan potensi diri melalui prosespembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, danjenis pendidikan satuan pendidikan adalah kelompok layananPendidikan yang menyelenggarakan pendidikan padajalur formal, nonformal, dan informal pada setiapjenjang dan jenis Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui PesertaDidik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatuproses pendidikan yang sesuai dengan Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yangditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan PesertaDidik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuanyang dikembangkan.

4 7. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkanpada kekhususan tujuan pendidikan suatu Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebutPemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden danmenteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah No 102503 INDONESIA-4-10. Kementerian adalah kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang IILINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKANB agian KesatuUmumPasal 2(1) Standar Nasional pendidikan digunakan padaPendidikan yang diselenggarakan oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada JalurPendidikan formal, Jalur pendidikan nonformal, danJalur pendidikan informal.

5 (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. pendidikan anak usia dini formal;b. pendidikan dasar;c. pendidikan menengah; dand. pendidikan tinggi.(3) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. pendidikan anak usia dini nonformal; danb. pendidikan 3(1) Standar Nasional pendidikan mencakupa. standar kompetensi lulusan;b. standar isi;SK No 102504 Ac. standarPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-5-c. standar proses;d. standar penilaian pendidikan ;e. standar tenaga kependidikan;f. standar sarana dan prasarana;g. standar pengelolaan; danh. standar pembiayaan.(2) Standar Nasional pendidikan digunakan sebagai acuanpengembangan kurikulum dan penyelenggaraanPendidikan untuk mewrrjudkan tujuan Pendidikannasional.(3) Standar Nasional pendidikan disempurnakan secaraterencana, terarah, dan berkelanjutan untukmeningkatkan mutu pendidikan sesuai dengantuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, KeduaStandar Kompetensi LulusanPasal 4(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteriaminimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, danpengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuanPeserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhirJenjang pendidikan .

6 (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dirumuskan berdasarkan:a. tujuan pendidikan nasional;b. tingkat perkembangan Peserta Didik; c. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dand. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan .(3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalampenentuan kelulusan Peserta Didik dari No 102551 A(4) StandarPRESTDENITEPUBLII( INDONESIA-6-(4) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuandalam pengembangan:a. standar isi;b. standar proses;c. standar penilaian pendidikan ;d. standar tenaga kependidikan;e. standar sarana dan prasarana;f. standar pengelolaan; dang. standar pembiayaan.(5) Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukanberdasarkan data komprehensif mengenai PesertaDidik yang diperoleh secara berkesinambungan selamaperiode pembelajaran.)

7 (6) Penggunaan standar kompetensi lulusan sebagaiPasal 5(1) Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anakusia dini merupakan standar tingkat pencapaianperkembangan anak usia dini.(2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usiadini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskanpada aspek perkembangan anak yang mencakup:a. nilai agama dan moral;b. fisik motorik;c. kognitif;d. bahasa; dane. sosial No 102506 dalam penentuan kelulusan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pendidikananak usia INOONESIA-7 -Pasal 6(1) Standar kompetensi lulusan pada satuan PendidikanJenjang pendidikan dasar difokuskan padapenanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilaiPancasila serta kompetensi literasi dan numerasiPeserta Didik.(2) Standar kompetensi lulusan pada satuan PendidikanJenjang pendidikan menengah umum difokuskan padapengetahuan untuk meningkatkan kompetensi PesertaDidik agar dapat hidup mandiri dan mengikutiPendidikan lebih lanjut.

8 (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan PendidikanJenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskanpada keterampilan untuk meningkatkan kompetensiPeserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikutiPendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.(4) Standar kompetensi lulusan pada satuan PendidikanJenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapanPeserta Didik menjadi anggota masyarakat yangberakhlak mulia, memiliki pengetahLlan, keterampilan,kemandirian, dan sikap untuk menemukan,mengembangkan, serta menerapkan ilmupengetahLlan, teknologi, dan seni, yang bermanfaatbagi 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensilulusan diatur dengan Peraturan KetigaStandar IsiPasal 8(1) Standar isi merupakan kriteria minimal yangmencakup rLrang lingkup materi untuk mencapaikompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenisPendidikan No 102507 A(2) RuangPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-8-(2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan bahan kajian dalam muatanpembelajaran.

9 (3) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dirumuskan berdasarkan:a. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;b. konsep keilmuan; danc. jalur, jenjang, dan jenis 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi diatur denganPeraturan KeempatStandar ProsesPasal 10(1) Standar proses merupakan kriteria minimal prosespembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenisPendidikan untuk mencapai standar kompetensilulusan.(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. perencanaan pembelajaran;b. pelaksanaan pembelajaran; danc. penilaian proses 1 1(1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan aktivitasuntuk merumuskan:a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajardari suatu unit pembelajaran;SK No 102508 Ab. caraPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-9 -b.

10 Cara untuk mencapai tujuan belajar; danc. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.(2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh 12(1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diselenggarakan dalamsuasana belajar yang:a. interaktif;b. inspiratif;c. menyenangkan;d. menantang;e. memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif;danf. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat,minat, dan perkembangan fisik, serta psikologisPeserta Didik.(2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh pendidik denganmemberikan keteladanan, pendampingan, dan: . 13(1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan asesmenterhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.(2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh pendidik No 102509 APasal t',?