Mahkamah Agung
Found 5 free book(s)TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG …
peraturan.bpk.go.idKetua Mahkamah Agung. (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERADILAN …
www.dpr.go.idJaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal: a tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Paragraf 2
N HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - …
perpustakaan.mahkamahagung.go.idPerpustakaan Nasional RI : Data Katalos Dalam Terbitan (KDT) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. - Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011. v, 475 him. ; 16 x 23 cm.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.iddipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. (2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan
2020-2021 Investment Window into Indonesia (IWI) - Deloitte
www2.deloitte.comMahkamah Agung) SKK Migas Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities in Indonesia (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) SME Small and Medium-Sized Enterprises SMI PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero - a state owned company engaged in infrastructure project financing) S&P Standard & Poor’s