Search results with tag "Mahkamah"
KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI - Jimly Asshiddiqie
jimly.comMahkamah Konstitusi bersifat final, dan karena itu dikuatirkan jika Mahkamah Agung dijadikan pihak, putusannya menjadi tidak final lagi. Di samping itu, timbul pula kekuatiran jika Mahkamah Agung menjadi pihak yang bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan utnuk memutus secara sepihak ada pada Mahkamah Konstitusi.
PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG …
bawas.mahkamahagung.go.idMahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012. Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan: 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Mahkamah …
jdih.mkri.idPerwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menteri atau pejabat setingkatmenteri, Gubernur Bank Indonesia,mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden sebagai tanda kedudukan. (3) Bendera Negara sebagai tanda kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di tengah-tengah pada
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.idMahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Pasal 20 (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG …
peraturan.bpk.go.idKetua Mahkamah Agung. (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idputusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan ... Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia ... KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
Konsep Negara Hukum - Jimly Asshiddiqie
jimly.comsedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …
www.dpr.go.idMahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. Pasal 2 Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
lab-hukum.umm.ac.idMahkamah Konstitusi diharapkan dapat mendorong penyebarluasan dan peningkatan pemahaman peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK sehingga dalam jangka panjang akan memperlancar proses persidangan di MK dan pada akhirnya ikut mewujudkan visi membangun konstitusionalitas Indonesia dan mewujudkan budaya ...
POLA KLASIFIKASI SURAT MAHKAMAH AGUNG RI (BUKU …
pa-serui.go.id- cuti sakit, - cuti hamil/bersalin, dan - cuti diluar tanggungan negara. 05.3. REKREASI DAN OLAH RAGA Surat-surat yang berkenaan dengan rekreasi dan olah raga. 05.4. BANTUAN SOSIAL Surat-surat yang berkenaan dengan pemberian bantuan/tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarga yang mengalami musibah, termasuk
2020-2021 Investment Window into Indonesia (IWI) - Deloitte
www2.deloitte.comMahkamah Agung) SKK Migas Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities in Indonesia (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) SME Small and Medium-Sized Enterprises SMI PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero - a state owned company engaged in infrastructure project financing) S&P Standard & Poor’s
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.iddipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. (2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERADILAN …
www.dpr.go.idJaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal: a tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Paragraf 2
N HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - …
perpustakaan.mahkamahagung.go.idPerpustakaan Nasional RI : Data Katalos Dalam Terbitan (KDT) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. - Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011. v, 475 him. ; 16 x 23 cm.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
www.kontras.orgd. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
bawas.mahkamahagung.go.idMahkamah Agung