Search results with tag "Jenderal"
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
www.menlhk.go.idDirektorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Beranda | Direktorat Jenderal Pajak
pajak.go.idPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd KEN DWIJUGIASTEADI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b. KF<PALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA G RIFALDI IP 19700311 …
Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah yang disusun menurut ...
eng.ui.ac.idJurnal, Dari Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso; 2. Surat Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012, Perihal Publikasi Kaiya Ilmiah, Dari Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso; 3.
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG …
www.ssas.co.idSurat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli. 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai
PENGUMUMAN - cpns.kemenkumham.go.id
cpns.kemenkumham.go.idDirektorat Jenderal Imigrasi. 6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 7. Inspektorat Jenderal. 8. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 9. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG …
www.ssas.co.id21. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak (SE-39/2015); 22. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2015 tentang Kegiatan Pemetaan Lokasi
SURAT KETERANGAN BEBAS - Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.idWajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Prosedur Peraturan Terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal
Direkt orat Jenderal Bina Marga, K ement erian P ek erjaan ...
binamarga.pu.go.idSekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 24 April 2012 DIREKTU R JENDERAL BINA MARGA, Ir. DJOKO MURJANTO, MSc NIP. 195508261983031002 vii. viii . Abutmen/K epala atau P angkal Jembatan ( Abutment): Alat P engendali Isyarat Lalu Lintas - APILL (Traff ic Control Signal): ...
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
peraturan.bpk.go.idDirektur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. 13. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ... Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -10- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
STATISTIK TAHUN 2018 - Direktorat Jenderal Pengendalian ...
ditjenppi.menlhk.go.idSaat ini mandate Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim di pimpim oleh Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. untuk menangani pengendalian perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan ke depan dengan reshaping baseline dan modalitas yang sudah dihasilkan dari keempat institusi
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ...
hivaids-pimsindonesia.or.idDirektur Jenderal P2P : Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit lnfeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2021 : tf Mei 2021 Yth Dari Hal NOTA DINAS Nomor: PM.02.02/111//31( /2021 GER MAS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ...
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I …
toolsfortransformation.netdirektorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan jl. jend. gatot subroto kav. 51 – jakarta kotak pos 4872 jak. 12048 telp. 5255733 pes. 600 – fax (021) 5253913 keputusan direktur jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan no. kep. 113/djppk/ix/2006 tentang pedoman dan pembinaan teknis petugas keselamatan dan kesehatan
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
bersamahadapikorona.kemdikbud.go.idKeputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam. ZONA KUNING, ORANYE, MERAH MENGISI DAFTAR PERIKSA
-2 - Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ...
flazztax.comSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013 Tanggal: 24 Desember 2013 SURAT PERNYATAAN MENGHENDAKI MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERPISAH SURAT PERNYATAAN MENGHENDAKI MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERPISAH Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : 1) NIK : 2) Alamat …
Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan - ESDM
jdih.esdm.go.id11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. BAB II TINGKAT MUTU PELAYANAN Pasal 2 Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh
DASAR-DASAR PERPAJAKAN - UNIVERSITAS ISLAM MALANG
fe.unisma.ac.idMenteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak . PENGGOLONGAN PAJAK • Dapat tidaknya beban pajak dipindahkan 1. Pajak Langsung (beban pajak tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, misal: PPh) 2. Pajak tidak Langsung (beban pajak dapat dipindahkan kepada pihak
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia
www.forclime.org2 Statistik Direktorat Jenderal PHKA 2012. 2013. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Jakarta. Hutan mangrove (bakau) di Taman Nasional Ujung Kulon - di ujung paling barat Pulau Jawa. Foto oleh Donald Bason. Gambar 1. 16 Taman Nasional pertama
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.id16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 2 Tatanan Kebandarudaraan Nasional memuat: a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi Bandar Udara Umum; dan b. rencana induk nasional Bandar Udara. Pasal 3 (1) Tatanan Kebandarudaraan Nasional berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …
jdih.dephub.go.id30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. BAB II PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Pasal 2 (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi: a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor : …
web.ipb.ac.idDirektur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. BAB II SYARAT-SYARAT Pasal 2 (1) Kualitas Air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, Fisika, kimia, …
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.idJenderal Bea dan Cukai. 3. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. 4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean. 5. Orang adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan.
SPT TAHUNAN FORMULIR 1770 S PAJAK PENGHASILAN …
www.pajak.go.idDIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN PAJAK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI angka (2) BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK (1) Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh …
Direktorat Teknis Kepabeanan - repository.beacukai.go.id
repository.beacukai.go.id3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI 1 •LATAR BELAKANG 2 •PENYUSUNAN BTKI 2017 3 •DAMPAK PERUBAHAN BTKI 4 •PMK 06/PMK.010/2017 5 •GAMBARAN AMANDEMEN OUTLINE
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id(2) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan: a. tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan Badan, atau tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak m,emiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha; b.
LAMPIRAN Kuesioner Penelitian KUESIONER PENGARUH ...
repository.stei.ac.id(Studi Kasus pada Auditor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta) Petunjuk Pengisian: Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang tersedia. Jawablah kuesioner dengan sejujur-jujurnya sesuai pendapat dan keadaan yang sebenarnya. Contoh: No. Pernyataan 5 4 3 2 1 SS S N TS STS 1 √ Keterangan Simbol: Simbol Kategori Nilai/Bobot SS Sangat ...
FORMULIR 1721 - A1 BUKTI PEMOTONGAN PAJAK …
staff.blog.ui.ac.iddirektorat jenderal pajak nama instansi / badan lain npwp bendahara nama bendahara bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia/polisi formulir republik indonesia, pejabat negara dan pensiunannya perempuan rincian penghasilan dan penghitungan pph pasal 21 sebagai berikut : rupiah
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN ...
www.pajak.go.id10. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
www.dpr.go.id(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 ...
MODUL ELEKTRONIKA DAN MEKATRONIKA TEKNIK …
repositori.kemdikbud.go.idKasi Evaluasi, Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK Penyusun Evasari (SMKN 1 Cimahi) Desain dan Tata Letak Rayi Citha Dwisendy, S.Ds ISBN Penerbit: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E, Lantai 13 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 ISBN 978-602-5517 …
PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA YANG …
luk.staff.ugm.ac.idmenjadi mayor jenderal. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya: Amir Hamzah Dewi Sartika Wage Rudolf Supratman Halim Perdanakusumah Ampere Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf per-tama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya:
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
ditpsd.kemdikbud.go.idBerdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP dimana RPP hanya terdiri dari 3 komponen yang meliputi: tujuan pembelajaran, langkah-langkah ... Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Ir. Harris Iskandar, Ph.D.
PENGUMUMAN NOMOR : 3768/B/GT.01.00/2021 TENTANG …
cdn.tendik.idberdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021. c. Bagi penyandang disabilitas, 1) Melampirkan: a) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit
TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR …
cdn.tendik.idMempertimbangkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2796/B/GT.00.06/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Seleksi PPPK Guru Tahun 2021, dengan ini disampaikan Perubahan Pengumuman Nomor 3768/B/GT.01.00/2021 tentang …
BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM PENDIDIKAN ... - …
edukasi.pajak.go.idDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016 BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. ii KATA PENGANTAR Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOTA …
www.dgip.go.idDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL NOTA DINAS Nomor : HKI.4-TI.04.01-02 Yth. : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Dari : Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hal : Surat Edaran bagi Pemohon Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tanggal : 26 Januari 2021
Materi Terbuka KESADARAN PAJAK
edukasi.pajak.go.idJenderal Pajak memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Segala upaya ini akan menjadi kontribusi dalam membentuk generasi muda karakter dan menata peradaban Indonesia di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu merestui setiap langkah yang kita dedikasikan untuk bangsa dan negara. Aamiin.
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BOS …
ditpsd.kemdikbud.go.idDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Prinsip Penggunaan Bersifat tidak kaku dan mengikat 2 Pengelolaan berdasarMBS 3 Berbasis perencanaan. 4 Mendukung konsep Merdeka Belajar 1. Bagaimana Cara Penggunaan Dana …
VOLUME 4 Pengembangan Pengelolaan Persampahan / 2015
ciptakarya.pu.go.idVOLUME 4 Pengembangan Pengelolaan Persampahan / 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya
Similar queries
Direktorat Jenderal, JENDERAL, Jenderal Direktorat Jenderal, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal, Jenderal Pajak, PAJAK, Direkt orat Jenderal, Peraturan, Direktur Jenderal, DIREKTORATJENDERAL, Direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, Surat, Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK, PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK, Direktorat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, EJAAN BAHASA INDONESIA, Direktur