Transcription of MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN
{{id}} {{{paragraph}}}
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213 2016 TENTANG JENIS DOKUMEN DAN/ ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, Menimbang DAN TATA CARA PENGELO LAANNYA DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ES A MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah be berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pen eta pan Peraturan Undang-Undang Nomor Pemerintah 5 Tahun Pengganti 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Pajak 2016 dan seterusnya wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak berikutnya. (4) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
{{id}} {{{paragraph}}}