PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b.

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun; 11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat ...

Fullscreen Download

Tags:

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004 tentang

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

Documents from same domain

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan …

www.bpk.go.id

dhendianto-birohukum bpk-ri/10/16/2006 1 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa

  2004, Tahun, Tentang, Uu no, 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, Perbendaharaan

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

www.bpk.go.id

penerimaan dan pengeluaran negara. (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

  Pengeluaran

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …

www.bpk.go.id

dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa

  Kegunaan

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

www.bpk.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.

  2003, Reagan, Tahun, Kegunaan, Tentang, Anggaran, Tahun 2003 tentang keuangan negara

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK …

www.bpk.go.id

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …

  Bangsa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

www.bpk.go.id

j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 14 (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD .

  Pejabat, Meninggalkan

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …

www.bpk.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

  Undang, Undang undang

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

www.bpk.go.id

5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 6. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan

  Kegunaan, Pemerintah

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM …

www.bpk.go.id

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA REFORMASI Prof. Dr. Anwar Nasution1 1. Pengantar ... independen serta hasil pemeriksaannya tersedia secara terbuka untuk publik. Untuk selanjutnya, makalah ini dibagi dalam lima bagian. Bagian kedua ... mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan sektor negara dan melestarikan terwujudnya NKRI.

  Reagan, Stroke, Dalam, Kegunaan, Pengelolaan, Publik, Perbaikan pengelolaan keuangan negara dalam, Perbaikan, Perbaikan pengelolaan keuangan negara dalam era

Related documents

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

www.dpr.go.id

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004, Tahun 2004 tentang

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN …

jdih.jakarta.go.id

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan . 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004, Tahun 2004 tentang

JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …

jdih.kemenkeu.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan Pasal 15 ayat (3 ) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004 tentang

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK …

standarpangan.pom.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4424); 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004, Tahun 2004 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS …

www.dpr.go.id

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga …

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004, Tahun 2004 tentang

Related search queries

Tahun 2004 tentang, Tahun 2004, Tahun, Tentang