2 - ESDM
(2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan Penambangan dengan metode Penambangan bawah tanah, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menunjuk KTBT untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT. (3) KTBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada KTT.
Download 2 - ESDM
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
jdih.esdm.go.id- 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 17
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idKeselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja-sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDM
jdih.esdm.go.id6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
jdih.esdm.go.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan ...
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
jdih.esdm.go.idb. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan. 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi. 2) untuk permohonan yang dapatdikembalikan diajukan,
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor …
jdih.esdm.go.idNomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
jdih.esdm.go.idDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 …
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN …
jdih.esdm.go.iduntuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji. 9. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. 10.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idsegala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana : a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,
SALINAN - ESDM
jdih.esdm.go.iddi bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. 4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau ...
Related documents
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 ...
jdih.esdm.go.idpemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Kaiya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan Izin
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
peraturan.bpk.go.idpemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam . . .
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 …
peraturan.go.idpemegang hak; c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pasal 10 (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lembatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. (2) Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku tanah pada Kantor ...
Form | Direct Credit Instruction Form | AIA Malaysia
www.aia.com.mypemilik polisi/pemegang serah hak di borang ini, mestilah sama dengan tandatangan dalam polisi asal/borang penyerahan hak. 2. Photocopy of policy owner’s bank passbook if it is a savings account or bank statement if it is a current account (with account details such
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG …
www.bi.go.idPemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK. 8. Prinsipal … -5- 8. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama ...
Account Holder Name Change Request - Chase.com
www.chase.comAccount Holder Name Change Request. Your Name. Your Account Number. 4. Signature Certification: Under penalties of perjury, the Primary Account Holder, …
SALINAN PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN …
www.ojk.go.idpemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang - 4 - tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, ...
RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM …
www.ojk.go.idPemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh ...