ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN
Pembayaran bunga utang adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang ( principal outstanding ), baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan Negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga
Download ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
SEPUTAR BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan …
jdih.bpk.go.idPerolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada huruf d. Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional, maksudnya adalah NPOPTKP tersebut ditetapkan per daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan usulan dari …
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
jdih.bpk.go.idDana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat spesific grant (bantuan spesifik). DAK bidang Infrastruktur ataupun DAK Non Reboisasi bidang Infrastruktur ini, penetapan alokasi dan pedoman umumnya diatur
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA …
jdih.bpk.go.idpedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa18. Informasi yang dimuat dalam KAK memuat 5W + 1H, yaitu: Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?)
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
jdih.bpk.go.idIndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 …
jdih.bpk.go.idpembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan" 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 8
PENGADAAAN ALAT KESEHATAN
jdih.bpk.go.idpersentase anggaran masing-masing obat terhadap total anggaran dan semua sumber. e. mengisi lembar kerja perencanaan pengadaan obat, dengan menggunakan formulir lembar kerja perencanaan pengadaan obat. 5. tahap penyesuaian rencana pengadaan obat Dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah rencana
KAJIAN TENTANG KEWENANGAN YAYASAN SEBAGAI …
jdih.bpk.go.idpengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. 12. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian atau pihak ketiga. 13. Yayasan
DANA ALOKASI KHUSUS DALAM PERIMBANGAN …
jdih.bpk.go.idKriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah.6 Untuk perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu:7 a) Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 …
jdih.bpk.go.id(2) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber gangguan dari sumber tidak bergerak dan kebisingan dari sumber bergerak. Bagian Keenam Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Pasal 12 (1) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan Indeks Standar Pencemar Udara.
TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA …
jdih.bpk.go.idSelain kriteria tersebut, Pemanfaatan BMN dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip bahwa Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah16. Mengenai tata cara Pemanfaatan BMN berupa sewa dan pinjam pakai diuraikan sebagai berikut: a.
Related documents
ALASAN PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL …
digilib.uinsby.ac.idkarena pinjaman ini berlabel ilegal, kemudian kondisi keuangan menjadi tidak stabil karena anggaran pengeluaran tidak digunakan sebagaimana mestinya, serta adanya rasa ingin menggunakan pinjaman online kembali karena sebelumnya sudah pernah menggunakan sehingga terbiasa dan selalu mendapat tawaran pinjaman baru.
BAB II Utang Luar Negeri 1. Utang luar negeri adalah ...
eprints.ums.ac.idPinjaman dari lembaga internasional, yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti World Bank Asia dan Development Bank, yang pada ... pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesi. Pengertian pertama adalah ...
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKONOMI TEKNIK
tep.fateta.unand.ac.idMisalnya jumlah pinjaman pokok (P) Rp 1000 dengan tingkat bunga modal 10% per tahun (i), maka jumlah pinjaman pada setiap tahun dapat kita lihat pada Tabel di bawah: Jumlah pinjaman pada tahun ke 1 = Rp 1000 + 0.1 (1000) = Rp 1100 Jumlah pinjaman pada tahun ke 2 = Rp 1000 + 0.1 (1000) + 0.1 (1000) = Rp 1000 + 2 (0.1) 1000 = Rp 1200
SOALAN LAZIM (FAQ) BAHAGIAN PENGANJURAN …
apps.mara.gov.myberdekatan, Pejabat Pos, melalui potongan gaji majikan, pengeluaran KWSP atau melalui sistem perbankan atas talian (online banking). Maklumat lanjut boleh rujuk di LAMPIRAN. 4. Soalan : Bolehkah saya membayar pinjaman saya melalui potongan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ? Jawapan : Ya, boleh.
PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
peraturan.bpk.go.idpinjaman. 18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran
6 Laporan Keuangan PPKD - bandungkab.go.id
www.bandungkab.go.idpinjaman Pengeluaran Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti. Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ...
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
www.bpk.go.idpenerimaan dan pengeluaran negara. (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
List of Loan Schemes - SME Corp
www.smecorp.gov.my18. Skim Kredit Pengeluaran Makanan-i 19. Skim Pembiayaan Bot Perikanan-i 20. Skim Pertanian Bukan Makanan 21. Skim Perusahaan Kecil Sederhana 22. Term Financing-i 23. Micro Financing Scheme 24. TemanMesra 25. TemaNiaga / TemaNiaga-i Murabahah 26. BizMula-i