2 - jdih.kpu.go.id

1 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor101,TambahanLembaranNegaraRepublikI ndonesiaNomor5246); , DewanPerwakilanDaerah, danDewanPerwakilanRakyatDaerah(LembaranN egaraRepublik IndonesiaTahun2012 Nomor117,TambahanLembaranNegaraRepublikI ndonesiaNomor5316); , KomisiPemilihanUmumProvinsi,dan KomisiPemilihanUmumKabupaten/Kotasebagai mana telah beberapakali diubahterakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 01 Tahun 2010; KerjaSekretariatJenderalKomisiPemilihanU mum,SekretariatKomisiPemilihanUmumProvin si, danSekretariat KomisiPemilihanUmum Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; ,Program, danJadualPenyelenggaraanPemilihanUmumAng gota DewanPerwakilanRakyat,DewanPerwakilanDae rah, danDewanPerwakilanRakyat DaerahTahun2014sebagaimana telah beberapakali diubah,terakhir dengan Peraturan KomisiPemilihanUmum Nomor21 Tahun 2013; Pelaksanaan KampanyePemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor15 Tahun 2013; Dana KampanyePeserta PemilihanUmumAnggotaDewanPerwakilanRakya t,DewanPerwakilan DaerahdanDewanPerwakilanRakyat Daerah.

2 :Menetapkan:PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANGPEDOMANAUDITLAPORANDANAKAMPANYE PESERTAPEMILIHANUMUMANGGOTADEWAN PERWAKILANRAKYAT, UMUMP asal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud Umum,selanjutnyadisebut Pemilu,adalahsarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yangdiselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan undang - undang Dasar NegaraRepublik indonesia Tahun , selanjutnya disebutDanaKampanye,adalahsejumlah biayaberupauang,barang,danjasayang digunakan peserta Pemilu untuk membiayaikegiatan kampanye DPR, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kotadan perseorangan untuk Pemilu anggota Laporan Dana Kampanye adalahaudituntukmenilaikepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturanperundang-undanganyang berlakumengenai danakampanye dan melaporkan temuan atas penerapanprosedur yang disepakati atas laporan penerimaan Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifatnasional, tetap, dan mandiri yang bertugas Pemilihan Umum Provinsi/Komisi IndependenPemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIPAceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugasmelaksanakan Pemilu di Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/KomisiIndependen PemilihanKabupaten/Kota, selanjutnyadisingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3 AdalahPenyelenggaraPemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP,adalahBadan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan dan mendapatkan izinusaha berdasarkan undang - undang Nomor 5 Tahun 2011tentang Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP,adalahseseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikanjasa sebagaimana diatur dalam undang - undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan adalah pernyataan yang dibuat olehsatupihakuntuk digunakanpihak lain, dalamketentuanini adalahpernyataan yang dibuat oleh Peserta 2 Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta PemilihanUmum dimaksudkan untuk menjadiacuanbagiAPdalammelaksanakan auditkepatuhandanpenerapanprosedur yangdisepakatiatasLaporan DanaKampanye 3(1)Tujuan auditkepatuhansebagaimana dimaksud dalamPasal 2adalahuntuk menilai kesesuaian asersiPesertaPemilu mengenai kepatuhanPeserta Pemilu terhadapperaturan perundang-undangan dalam melaporkanDanaKampanyenya.

4 (2)Tujuan penerapan prosedur yang disepakatisebagaimanadimaksud dalam Pasal2adalahuntuk melaporkanfaktadantemuan atas penerapan prosedur yang disepakati ataslaporanPenerimaan danPengeluaranDanaKampanyePeserta Pemilu.(3)Keluaranaudit kepatuhan sebagaimana dimaksud padaayat(1)berupa pendapat mengenai kepatuhan atauketidakpatuhan PesertaPemiludalam melaporkanDanaKampanyenya.(4)Keluaran dari penerapan prosedur yang disepakatisebagaimana dimaksud padaayat (2)berupagambaranmengenai fakta dan temuan atas pelaporanDanaKampanyePeserta IIBENTUK PERIKATAN,PROSEDUR, DANTANGGUNG JAWABP asal4 Dalam melaksanakanAuditLaporanDanaKampanye,KAP berpedoman pada bentuk perikatanaudit kepatuhan yang disepakatisebagaimana dimaksuddalam Pasal kepatuhansebagaimana dimaksud dalam Pasal4 DewanPerwakilanRakyat,DewanPerwakilanDae rah,DewanPerwakilanRakyatDaerah; Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013tentangPedomanPelaporan Dana KampanyePesertaPemilihanUmumAnggotaDewan PerwakilanRakyat,DewanPerwakilan DaerahdanDewanPerwakilanRakyatDaerah.

5 KPU terkait denganPelaporan Dana KampanyePeserta 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, prosedur,dan bentukperikatan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yangdisepakatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4diaturdalam Keputusan IIIPELAKSANAAN AUDITP asal7(1)KPUdan KPU Provinsi/KIP Acehmenunjuk KAPberdasarkanperaturanperundang-undanga nyangmengatur pengadaan barang dan jasa.(2)KAP sebagaimana dimaksud pada angka (1) telahmengikuti pelatihan yang diadakan oleh KPU 8(1)Peserta Pemilu menyampaikan LaporanPenerimaan danPengeluaranDana Kampanye kepada KPU, KPUP rovinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kotasesuaitingkatannya paling lambat15 (lima belas) hari sesudahhari pemungutan suara.(2)KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan LaporanPenerimaan dan PengeluaranDana KampanyekepadaKPUP rovinsi/KIP Acehpaling lambat 1 (satu) hari setelahmenerima LaporanPenerimaan dan PengeluaranDanaKampanyedari Peserta Pemilu.

6 (3) (3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertaidengan asersiPeserta Pemilumengenai kepatuhanterhadap ketentuanperaturanperundang-undanganseba gaimanadimaksud dalam Pasal 5.(4)KPU dan KPU Provinsi/KIP Acehmenyampaikan LaporanPenerimaan dan PengeluaranDana Kampanye PesertaPemilu sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)yang telah diterima kepadaKAPyang ditunjukKPUdanKPU Provinsi/KIP 9(1)KAPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)melaksanakanAuditLaporanDana Kampanye selama 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya LaporanPenerimaandanPengeluaran Dana Kampanyedari KPU dan KPUP rovinsi/KIP Aceh.(2)KAP melaksanakanAuditLaporanDana Kampanyesebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkanstandar profesi akuntan (1)APyang melaksanakan Audit LaporanDana Kampanyewajib dilengkapi dengan Surat Tugas dari KAP yangditunjuk KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

7 (2)AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib membuatpernyataan tertulisseperti berafiliasi secara langsung ataupun tidaklangsung dengan Peserta Pemilu; merupakan anggota atau pengurus PartaiPolitik Peserta Pemilu; menjadi AP yang membantu penyusunanLaporan Dana Kampanye untuk Peserta Pemilu (1)KAPwajibmenyampaikanlaporan Audit Laporan DanaKampanyesebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (2)sesuai dengan standarprofesiakuntan publik.(2)APbertanggungjawab ataslaporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).BAB IVSANKSIP asal12(1)Dalam hal KAP yang ditunjuk,dalam proses pelaksanaanAudit Laporan Dana Kampanyediketahui tidakmemberikan informasi yang benar,KPUatauKPUP rovinsi/KIP Acehmembatalkan penunjukanKAPyangbersangkutansetelahdila kukan klarifikasi.

8 (2)KPU,KPUP rovinsi/KIP AcehmenunjukKAPpenggantiuntuk melanjutkan pelaksanaanAudit laporan DanaKampanyePeserta Pemilu.(3)KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkanpembayaran ditetapkannyaPeraturan ini, maka Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor22 Tahun2009 tentang PedomanAudit Laporan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kotaserta Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Tahun 2009,dicabut dan dinyatakan tidak