jdih.setkab.go.id

1 SALINANPRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANGRINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,MenimbangMengingatMenetapkanba hwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (11),Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), pasal 16ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (a) dan ayat (S),Pasal 2l ayat (5), dan Pasal 22 ayat (4) Undang-UndangNomor 6 Tahun 2O2l tentang Anggaran pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkanPeraturan Presiden tentang Rincian Anggaran pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2I tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2022 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2O2I Nomor 245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6735);MEMUTUSKAN:PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUNANGGARAN No I17700 APasal 1 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-Pasal 1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiriatas rincian:a.

2 Anggaran Pendapatan Negara;b. anggaran Belanja Negara; danc. Pembiayaan 2 Rincian anggaran Pendapatan Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri atas rincian:a. Penerimaan Perpajakan tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Presiden ini; danb. Penerimaan Negara Bukan Pajak tercantum dalamLampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Presiden 3 Rincian anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal t huruf b terdiri atas rincian:a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; danb. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana 4(1) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiriatas rincian:a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada BagianAnggaran kementerian negara/lembaga; danb. anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada BagianAnggaran Bendahara Umum No ll770l A(2) RincianPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-3-(21 Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat padaBagian Anggaran kementerian negaraf lembagasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,tercantum dalam Lampiran III yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.)

3 (3) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat padaBagian Anggaran Bendahara Umum Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,tercantum dalam Lampiran IV yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,kecuali anggaran program pengelolaan belanjalainnya.(41 Rincian anggaran program pengelolaan belanjalainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan oleh Menteri 5(1) Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiriatas rincian:a. anggaran Transfer ke Daerah; danb. Dana Desa per kabupaten/kota.(2\ Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurutprovinsi/kabupaten/kota tercantum dalam LampiranV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Presiden ini.(3) Rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas rincian:a. Dana Bagi Hasil;b. Dana Alokasi Umum;c.))

4 Dana Alokasi Khusus Fisik;d. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;SK No 117702 Ae. DanaPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-4-e. Dana Insentif Daerah; danf. Dana Otonomi Khusus dan Dana KeistimewaanYoryakarta.(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b ditentukan penggunaan untuk:a. program perlindungan sosial berupa bantuanlangsung tunai desa paling sedikit 40% (empatpuluh persen);b. program ketahanan pangan dan hewani palingsedikit 2 Ooh (dua puluh persen);c. dukungan pendanaan penanganan Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8o/o(delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiapdesa; dand. Program sektor prioritas lainnya.(5) Rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (3) untuk Dana Alokasi KhususNonfisik menjadi dasar bagi menteri teknis/pimpinanlembaga untuk menetapkan petunjuk teknis DanaAlokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing jenispaling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presidenini diundangkan.

5 (6) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a, untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasilmenurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan olehMenteri Keuangan.(71 Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d, untuk danacadangan yang merupakan bagian dari Dana BantuanBiaya Layanan Pengolahan Sampah menurutprovinsi/kabupaten/kota, ditetapkan oleh No 117703 A(8) Rincian .PRESIDENREPUBLIK !NDONESIA-5-(8) Rincian Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf e, untuk penghargaan kinerjatahun berjalan menurut provinsi/kabupaten/kotaditetapkan oleh Menteri Keuangan.(9) Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah danDana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21sebagai akibat dari:a. perubahan data;b. kesalahan hitung; dan/atauc. selisih nilai alokasi dengan Rencana KegiatanDAK Fisik,ditetapkan oleh Menteri 6(1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalamLampiran VI yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Presiden ini.))

6 (21 Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) termasuk investasi pemerintah pada pospembiayaan sebesar (duapuluh triliun rupiah) untuk dana abadi di bidangpendidikan.(3) Ketentuan mengenai bentuk, skema, dan cakupanbidang yang dapat dibiayai menggunakan hasilpengelolaan dana abadi sebagaimana dimaksud padaayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan 7(1) Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal t huruf c, tercantum dalamLampiran VII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Presiden ini.(2) Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalamLampiran VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Menteri Keuangan.(3) Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran danpenggunaannya ditetapkan oleh Menteri No 117704 APasal 8 .PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-6-Pasal 8(1) Perubahan rincian anggaran Belanja Negara berupa:a. perubahan anggaran belanja yang bersumberdari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasukpenggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;b.))

7 Perubahan anggaran belanja yang bersumberdari pinjaman termasuk pinjaman baru untukpenanggulangan bencana;c. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1(satu) Bagian Anggaran untuk penanggulanganbencana;d. perubahan anggaran belanja yang bersumberdari hibah termasuk hibah yangditerushibahkan;e. perubahan anggaran belanja dalam rangkapenanggulangan bencana;f. pergeseran dari Bagian Anggaran (Bendahara Umum Negara Pengelola BelanjaLainnya) ke Bagian Anggaran kementeriannegaraf lembaga atau sebaliknya atau pergeseranantarsubbagian anggaran dalam BagianAnggaran 999 (BA BUN);g. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dariPenerimaan Negara Bukan Pajak antarsatuankerja dalam 1 (satu) program yang sama atauantarprogram dalam satu Bagian Anggaran;h. perubahan anggaran belanja yang bersumberdari Surat Berharga Syariah Negara untukpembiayaan kegiatan/proyek kementeriannegaraf lembaga termasuk penggunaan sisa danapenerbitan Surat Berharga Syariah Negara yangtidak terserap pada tahun 2O2l untukmembiayai pelaksanaan lanjutankegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran2022 termasuk dalam rangka penyelesaiankegiatan/proyek yang diberikan penambahanwaktu sebagai dampak pandemi Corona VirusDisease 2019 (COVID- 19);SK No 117705 Ai.

8 Pergeseran .IJPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-7pergeseran anggaran antarprogram dalam 1(satu) Bagian Anggaran yang bersumber darirupiah murni untuk memenuhi kebutuhanbelanja operasional;pergeseran anggaran antarprogram dalam 1(satu) Bagian Anggaran untuk memenuhikebutuhan pengeluaran yang tidakdiperkenankan (ineligible expendihre) ataskegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atauhibah luar negeri;pergeseran anggaran antarprogram dalam rangkapenyelesaian restrukturisasi kementeriannegara/lembaga termasuk restrukturisasi dibidang riset dan inovasi;pergeseran anggaran antarprogram dalam uniteselon I yang sama;perubahan anggaran Belanja Negara berupaperubahan pagu untuk pengesahan belanja danpenerimaan pembiayaan dan/atau pendapatanhibah yang bersumber dari pinjaman/hibahtermasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkanyang telah closing date;perubahan anggaran Belanja Negara berupapenambahan pagu karena luncuran RupiahMurni Pendamping dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Tahun 2O2l yang tidakterserap untuk pembayaran uang muka kontrakkegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri;perubahan pembayaran program pengelolaansubsidi berdasarkan perubahan asumsi dasarekonomi makro, perubahan parameter, dan/ataupembayaran kekurangan subsidi tahun-tahunsebelumnya;perubahan pembayaran investasi padaorganisasi/lembaga keuanganinternasional/badan usaha internasional sebagaiakibat dari perubahan selisih kurs; No 117706 Aq.

9 Perubahan..PRESIDENREPUELIK INDONESIA-8-q. perubahan kewajiban yang timbul daripenggunaan dana Saldo Anggaran Lebih,Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SuratBerharga Negara dan/atau pemanfaatan saldokas Badan Layanan Umum sebagai akibattambahan pembiayaan;r. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampakdari perubahan komposisi instrumenpembiayaan utang dalam rangka menjagaketahanan ekonomi dan fiskal;s. pergeseran anggaran dalam satu atau antarprovinsi/kabupaten/kota dan/atau antarkewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugaspembantuan, urusan bersama, dan/ataudekonsentrasi;t. penggunaan sisa dana penerbitan SuratBerharga Negara yang tidak terserap pada TahunAnggaran 2021 untuk membiayai pelaksanaanlanjutan kegiatan Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ ataupemulihan ekonomi nasional pada TahunAnggaran 2022,ditetapkan oleh Menteri Keuangan.(21 Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa perubahan rincian anggaran yangdisebabkan oleh penambahan atau pengurangananggaran belanja kementerian negaraf lembagadan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negaratermasuk pergeseran rincian anggarannya.)

10 (3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan danpergeseran anggaran Belanja Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri 9(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yangberasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjamankepada Badan Usaha Milik Negara/PemerintahDaerah sebagai akibat dari:a. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karenapercepatan atau lanjutan penarikan;SK No 117707 Ab. penambahanPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-9 -b. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahunanggaran 2O2l yang tidak terserap;c. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman;dan/ataud. pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeriyang telah closing date,ditetapkan oleh Menteri Keuangan.(21 Ketentuan mengenai tata cara perubahan paguPemberian Pinjaman kepada Badan Usaha MilikNegara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan 10 Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 dan ayat (3), rinciananggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian PembiayaanAnggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadidasar pen5rusunan dan pengesahan masing-masing DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 1 1(1) Dalam hal terdapat pembentukan dan/ataupengubahan kementerian negara/lembaga,penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaranditetapkan oleh Menteri Keuangan.))