Mahkamah Agung

PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG …

Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012. Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan: 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;

  Mahkamah

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN …

047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM JAKARTA 2009 KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM NOMOR : 2 KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM A. PEMBUKAAN Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, …

  Kite, Kode, Hakim, Kode etik dan

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PENILAIAN …

STRATEGI OPERASIONAL dan STRATEGI MANAJEMEN TERINTEGRASI dan RENCANA PENILAIAN RISIKO. Pasal 14 . Arahan, komunikasi, strategi . ... trend, dan laporan hasil kinerja yang lebih terukur K. ombinasi antara dampak nyata dengan seluruh risiko yang dibandingkan dengan cakupan kegiatan,

  Intern, Sistem, Pemerintah, Laporan, Manajemen, Sistem pengendalian intern pemerintah, Pengendalian

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI - Jimly Asshiddiqie

Mahkamah Konstitusi bersifat final, dan karena itu dikuatirkan jika Mahkamah Agung dijadikan pihak, putusannya menjadi tidak final lagi. Di samping itu, timbul pula kekuatiran jika Mahkamah Agung menjadi pihak yang bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan utnuk memutus secara sepihak ada pada Mahkamah Konstitusi.

  Mahkamah, Konstitusi, Kedudukan mahkamah konstitusi, Kedudukan

PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG …

Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012. Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan: 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;

  Mahkamah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Pasal 20 (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang

  Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Mahkamah

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mendorong penyebarluasan dan peningkatan pemahaman peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK sehingga dalam jangka panjang akan memperlancar proses persidangan di MK dan pada akhirnya ikut mewujudkan visi membangun konstitusionalitas Indonesia dan mewujudkan budaya ...

  Mahkamah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …

Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. Pasal 2 Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

  Mahkamah

United Nations Information Centres

Created Date: 12/12/2007 12:24:52 PM