Mahkamah Konstitusi bersifat final, dan karena itu dikuatirkan jika Mahkamah Agung dijadikan pihak, putusannya menjadi tidak final lagi. Di samping itu, timbul pula kekuatiran jika Mahkamah Agung menjadi pihak yang bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan utnuk memutus secara sepihak ada pada Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012. Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan: 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Pasal 20 (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang
Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mendorong penyebarluasan dan peningkatan pemahaman peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK sehingga dalam jangka panjang akan memperlancar proses persidangan di MK dan pada akhirnya ikut mewujudkan visi membangun konstitusionalitas Indonesia dan mewujudkan budaya ...
Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. Pasal 2 Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.