Example: dental hygienist
PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG …
tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 2. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN …
bawas.mahkamahagung.go.id047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM JAKARTA 2009 KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM NOMOR : 2 KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM A. PEMBUKAAN Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, …
Mahkamah Agung
bawas.mahkamahagung.go.idMahkamah Agung
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PENILAIAN …
bawas.mahkamahagung.go.idSTRATEGI OPERASIONAL dan STRATEGI MANAJEMEN TERINTEGRASI dan RENCANA PENILAIAN RISIKO. Pasal 14 . Arahan, komunikasi, strategi . ... trend, dan laporan hasil kinerja yang lebih terukur K. ombinasi antara dampak nyata dengan seluruh risiko yang dibandingkan dengan cakupan kegiatan,
Related documents
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN …
peraturan.bpk.go.idtentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); b.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
bkd.jatimprov.go.idtentang Pedoman Analisis Jabatan; dan. b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang Penghitungan Kebutuhan Formasi Berdasarkan Analisis Beban Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 10 - Pasal 10 . Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan Analisis Jabatan d ...
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
jdih.esdm.go.idMINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, SERTA PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di BidangPertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas: - 4 - a. ...
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idtentang pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf o undang ...
Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 Tentang ...
satudata.semarangkota.go.idTentang : Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak Oleh : KEPALA BAPEDAL Nomor : KEP-205/BAPEDAL/07/1996 Tanggal : 10 JULI 1996 (JAKARTA) KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-13/MENLH/3/1995 …