Transcription of MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN …
1 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020 tentang pedoman TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA , Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) PERATURAN Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4916); 3.
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara REPUBLIK SALINAN - 2 - INDONESIA Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 5679); 4. PERATURAN Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 6322); 5.
3 PERATURAN Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian DALAM NEGERI (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI tentang pedoman TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal 1 DALAM PERATURAN MENTERI ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 2. PERATURAN Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah PERATURAN daerah provinsi dan PERATURAN daerah kabupaten/kota. 3. PERATURAN Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah PERATURAN gubernur atau PERATURAN bupati/wali kota.
4 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 5. MENTERI adalah MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan DALAM NEGERI . Pasal 2 (1) pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan. - 3 - (2) pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengelola keuangan daerah; b. APBD; c. penyusunan rancangan APBD; d. penetapan APBD; e. pelaksanaan dan penatausahaan; f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; h.
5 Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. kekayaan daerah dan utang daerah; j. badan layanan umum daerah; k. penyelesaian kerugian keuangan daerah; l. informasi keuangan daerah; dan m. pembinaan dan pengawasan. (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum DALAM Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN MENTERI ini. Pasal 3 Pada saat PERATURAN MENTERI ini mulai berlaku: a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah; d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan e.
6 Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, ditetapkan paling lama tahun 2022. - 4 - Pasal 4 Pada saat PERATURAN MENTERI ini mulai berlaku: a. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2011 Nomor 310); b. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan c.
7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1560), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 PERATURAN MENTERI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
8 - 5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN MENTERI ini dengan penempatannya DALAM Berita Negara REPUBLIK INDONESIA . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA , ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA , ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1781 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001 - 6 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020 tentang pedoman TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH pedoman TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB I PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
9 Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen DALAM PERATURAN MENTERI ini, disajikan DALAM bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis DALAM setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut: A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah DALAM kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan 2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan: a.
10 Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang - 7 - pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; e. mengambil tindakan tertentu DALAM keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; f.
