PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) …

1 1 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL tahun PELAJARAN 2017/2018 BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 2017 2 PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN nomor : 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL tahun PELAJARAN 2017/2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan perlu menetapkan PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional tahun Pelajaran 2017/2018.

2 Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang STANDAR Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang STANDAR Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 45, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670); 3.

3 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5157); 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 14 tahun 2007 tentang STANDAR Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 5.

4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 tahun 2008 tentang STANDAR Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen; 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia; 10.

5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 54 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang STANDAR Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang STANDAR Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 4 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang STANDAR Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

6 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN tentang PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL tahun PELAJARAN 2017/2018. Pasal 1 (1) POS UN ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)

7 , Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya tahun Pelajaran 2017/2018. (2) POS UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BSNP ini. Pasal 2 Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau perubahan terhadap POS UN ini akan ditetapkan oleh BSNP dan disosialisasikan melalui surat edaran. 5 Pasal 3 Peraturan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 November 2017 Ketua Bambang Suryadi, 6 DAFTAR ISI BAB I PENGERTIAN.

8 8 BAB II PESERTA UJIAN NASIONAL .. 11 A. Hak dan Kewajiban Peserta Ujian Nasional .. 11 B. Persyaratan Peserta Ujian 11 C. Pendaftaran Peserta Ujian Nasional .. 13 BAB III PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UJIAN NASIONAL .. 17 A. Penyelenggara Ujian Nasional .. 17 B. Pelaksana Ujian Nasional .. 17 C. Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi .. 19 D. Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota .. 21 E. Panitia Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan .. 23 F. Panitia UN Sekolah Indonesia Luar Negeri .. 25 BAB IV BAHAN UJIAN NASIONAL .. 26 A. Kisi-Kisi Ujian Nasional .. 26 B. Perangkat Soal .. 26 C. Penyiapan Bahan Ujian Nasional.

9 26 D. Penggandaan dan Pendistribusian Bahan Ujian .. 27 BAB V PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK) .. 28 A. Penyiapan Sistem UNBK .. 28 B. Penetapan Tim Teknis UNBK .. 28 C. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK .. 29 D. Penerapan Resource Sharing (Berbagi Sumber Daya) UNBK .. 29 E. Penetapan Tim Help Desk (Tim Layanan Bantuan) .. 30 F. Kriteria dan Persyaratan Proktor, Teknisi, dan Pengawas .. 30 G. Penetapan Proktor, Teknisi, dan Pengawas UNBK .. 31 H. Pelatihan Teknis Pelaksanaan UNBK .. 31 I. Penyiapan Sistem UNBK di Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK .. 31 J. PROSEDUR Pelaksanaan UNBK.

10 32 K. Jadwal Pelaksanaan UNBK .. 35 BAB VI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KERTAS DAN PENSIL (UNKP) .. 36 A. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNKP .. 36 B. Penetapan Pengawas Ruang 36 C. PROSEDUR Pelaksanaan UNKP .. 36 D. Jadwal Pelaksanaan UNKP .. 41 BAB VII PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN .. 42 A. Moda Ujian Nasional .. 42 B. Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana UN .. 42 C. Penetapan Ruang Ujian .. 42 7 D. Penetapan Pengawas Ruang Ujian .. 42 E. PROSEDUR Pelaksanaan Ujian .. 43 F. Jadwal Pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan .. 43 BAB VIII PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK PERBAIKAN.