Transcription of PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …
{{id}} {{{paragraph}}}
Example: bachelor of science
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM 72 TAHUN 2017 TENTANGJENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF jasa KEPELABUHANANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ,Menimbang : a. bahwa dalam mendorong iklim investasi dan menciptakantarif jasa kepelabuhanan yang efisien dan kompetitif, perlu dilakukan penataan kembali jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif jasa Kepelabuhanan;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4849);- 2 -2.
TARIF JASA KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam mendorong iklim investasi dan menciptakan ... Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan ...
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document: