UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …

presiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia, Republik indonesia undang undang republik indonesia nomor

SALINAN - dpr.go.id

salinan undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - dpr.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …

- 3- 6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,

  Angus

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di

  Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …

PERDAGANGAN DUNIA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... e. bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia ... MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO LEMBARAN …

  Menteri, Republik, Perdagangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang …

  Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Perdagangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Pasal 11 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi: a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; b. advokat.

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERADILAN …

Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal: a tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Paragraf 2

  Agung, Mahkamah, Mahkamah agung

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

  2008, Tahun, Tentang, Tahun 2008 tentang

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 16 …

NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PRANATA KOMPUTER KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 286 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan …

  2008, Tahun, Tentang, Tahun 2008 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …

NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan …

  2008, Tahun, Tentang, Tahun 2008 tentang

Perda Nomor 7 Tahun 2010 - Jakarta

29/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah

  2008, Tahun, Tentang, Tahun 2008, Tahun 2008 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …

NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. bahwa pengelolaan sampah selama ini …

  2008, Tahun, Tentang, Tahun 2008 tentang, Sampah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

  2008, Tahun, Tentang, Tahun 2008, Tahun 2008 tentang