Example: tourism industry
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana …
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK …
jdih.anri.go.idPeraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015 2015 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUSTARI IRAWAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.id18. Inventaris Arsip adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran. 19. Item adalah unit adalah arsip yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi secara intelektual, misalnya surat, memorandum, laporan, foto, atau rekaman suara. 20.
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.id11. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 12. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 13.
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
jdih.anri.go.idMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis. (5) Format penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.idProses pembuatan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi: a. membuat daftar informasi Arsip yang terbuka untuk publik berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; b. mengirimkan daftar informasi Arsip yang terbuka kepada unit kearsipan/sentral Arsip inaktif/records centre
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN …
jdih.anri.go.iddiduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 2. Arsiparis tingkat terampil adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan …
Related documents
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.idPERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR DESKRIPSI ARSIP STATIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional diperlukan deskripsi arsip statis …
SALINAN - Kemdikbud
jdih.kemdikbud.go.idMenimbang PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian …
2020-2021 Investment Window into Indonesia (IWI)
www2.deloitte.comArbitrase Nasional Indonesia) BAPPENAS National Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) ... (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PR Presidential Regulation (Peraturan Presiden) PSCs Production Sharing Contracts R&D Research and Development. 11
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.idSTANDAR TEKNIS PEMENUHAN . MUTU PELAYANAN DASAR . PADA . STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN. DENGAN RAHMAT TUHAN. YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang …
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
rsud.klungkungkab.go.id1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang wajib dimiliki oleh Rumah …