Example: quiz answers
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 …
luk.staff.ugm.ac.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a.bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
luk.staff.ugm.ac.idNegara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Padepokan …
luk.staff.ugm.ac.idundang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 …
luk.staff.ugm.ac.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
luk.staff.ugm.ac.idperaturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa
PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA YANG …
luk.staff.ugm.ac.idPEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN (Edisi kedua berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 0543a/U/1987, tanggal 9 September 1987, dicerm atkan pada Rapat Kerja Ke-30 Panitia Kerja Sama Kebahasaan di Tugu, tanggal 16–20 Desember 1990 dan diterima pada Sidang Ke-30 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
luk.staff.ugm.ac.id(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, …
SALINAN - luk.staff.ugm.ac.id
luk.staff.ugm.ac.id- 6 - BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU Pasal 2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
luk.staff.ugm.ac.idPendidikan Nasional, serta dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
luk.staff.ugm.ac.id•Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi ... Standard Proses (Pasal 10 ...
Related documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
www.dpr.go.id31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
peraturan.bpk.go.idNegara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran