jdih.kemnaker.go.id

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. 3.

  Menteri, Perdagangan

jdih.kemnaker.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; 1. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik

  2015, Tahun, Tentang, Tahun 2015 tentang

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 ... b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan …

  Keselamatan, Sosial

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK …

Underwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), dan emergency breathing apparatus. 5. Alat pelindung tangan 5.1 Fungsi Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin,

  Breathing, Apparatus, Underwater, Breathing apparatus, Underwater breathing apparatus

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DENGAN …

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b.

  Undang, Nomor, Undang undang nomor

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN …

di bidang keuangan negara untuk menerima setoran penerimaan negara. 15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya. 16. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil

  Reagan, Pendaftaran

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA …

peraturan menteri pekerjaan umum nomor : 26/prt/m/2008 tanggal 30 desember 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …

II.2. Penyusunan Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan adalah usulan program penanganan jalan yang disusun oleh dinas terkait, serta disahkan oleh Gubernur untuk jalan provinsi, dan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

- 2-Menetapkan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

  Menteri, Republik, Perhubungan, Menteri perhubungan republik