RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
pendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah Daerah. Pasal 7 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan b. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.dpr.go.idpresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia, Republik indonesia undang undang republik indonesia nomor
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang …
Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Perdagangan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
www.dpr.go.idundang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - dpr.go.id
www.dpr.go.idundang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …
www.dpr.go.idPERDAGANGAN DUNIA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... e. bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia ... MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO LEMBARAN …
SALINAN - dpr.go.id
www.dpr.go.idsalinan undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia nomor
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …
www.dpr.go.idUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Pasal 11 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi: a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; b. advokat.
Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
www.dpr.go.id- 3- 6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERADILAN …
www.dpr.go.idJaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal: a tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Paragraf 2
Related documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK ... - kemkes.go.id
hukor.kemkes.go.idmelakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA …
www.ojk.go.id4. Teknologi Informasi Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. 5. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.idProses pembuatan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi: a. membuat daftar informasi Arsip yang terbuka untuk publik berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; b. mengirimkan daftar informasi Arsip yang terbuka kepada unit kearsipan/sentral Arsip inaktif/records centre
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
repository.unair.ac.idmemiliki teknologi maju akan bermuara pada bidang -bidang lain seperti penguasaan ekonomi (tribunnews.com, 27/08/19). Contoh dampak dari integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi dan ekonomi ada lah m unculnya bisnis transportasi online seperti Gojek, Uber dan Grab menjadi semakin meningkat .
PEREMPUAN DALAM HIMPITAN
komnasperempuan.go.idCOVID-19 yang memaksa penyesuaian pada sistem kerja layanan dan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, Komnas Perempuan melakukan inovasi diantaranya, penambahan pertanyaan tentang proses hukum, kondisi dan keberlangsungan Lembaga layanan, serta pengumpulan data dalam format online (bukan lagi manual). Semua itu memerlukan waktu …
Dalam, Layanan, Perempuan, Perempuan dalam himpitan, Himpitan