SALIN AN - JDIH
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ng Perundang-undangan dan WJJ ·nistrasi Hukurn,
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idberusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan b. cakap hukum. (3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertilikat pendaftaran secara elektronik. (4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam ...
jdih.setkab.go.id
jdih.setkab.go.idCreated Date: 9/7/2021 3:54:26 PM
SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI
jdih.setkab.go.idPelaku Usaha Peredaran Benih yang selanjutnya disebut Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak melakukan Produksi Benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 42. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang ...
SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI
jdih.setkab.go.idBADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar …
SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menirnbang bahwa untuk penyesuaian pengaturan …
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idCreated Date: 5/18/2020 2:54:15 PM
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idCreated Date: 2/19/2021 1:43:17 PM
SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idNOMOR TAHUN 2O2I TENTANG PBNYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a b C bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat …
SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4I Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121; SK …
SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI
jdih.setkab.go.id99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (f,orce majeurel, kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang …
Related documents
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.idperaturan menter! keuangan republik indonesia nom or 181/pmk.os/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menter! keuangan nomor 164/pmk.os/2015 tentang tata cara pelaksanaan menimbang perjalanan dinas luar negeri dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 90 ayat (3)
Indonesia, Kegunaan, Republik, Peraturan, Menter, Keuangan republik indonesia, Peraturan menter
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idmenter! keuangan republlk lndonesla salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia menimbang nomor 44/pmk.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a. bahwa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)
Indonesia, Kegunaan, Republik, Menter, Keuangan republik indonesia
Stålgrupper – Stålbetegnelser
metalintra.techcollege.dkmenter Kodeeksempel på alfanumeriske betegnelser: • S235 JRG2 efter DS/EN 10025 Del 2 – Numerisk stålbetegnelse Kodeeksempel på numeriske betegnelser: • 1.0038 Kodens betydning: • l. Stål 2-9 andre materialer • 00 Stålgruppenummer • 38 lb.nr. EN 10027-1 Alfanumeriske betegnelser Gruppe 1 Kodeeksempel på alfanumeriske betegnelser:
NATUR TEKNO- Klimazoner og plantebælter
natmus.dkmenter af både okser, hjorte og elefanter. • Ved de tropiske kyster findes konkylier så store, at man kan spille på dem. Den snoede sneglegang virker ligesom et trompet-rør. • Der er mange sten i bjerge og langs kyster, men ikke alle giver en god tone. De steder i verden, hvor stenene klinger godt, laver man
The Illusion of Control - Nuovo e Utile
nuovoeutile.itmenter which response to make or to be more actively involved by making the response themselves. The fifth study tested the effects of passive involvement by asking participants in a lottery at Yonkers Raceway at three different points in time before the drawing. 2 ...
Child Development and Early Learning: A Foundation for ...
www.nap.edumenter looked into the box as she picked up the balls, the babies were not surprised if all white balls were selected. This suggests that babies’ implicit knowledge of theory of mind – in this case, understanding that a person can deliberately select objects – will trump their reasoning about statistical likelihood.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …
peraturan.bpk.go.idPERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.05/2020 Menimbang TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 …