SURAT PERNYATAAN . TIDAK SEDANG TERSANGKUT KASUS hukum pidana MAUPUN. PERDATA. Yang bertanda tangan dibawah ini: NAMA : .. NIP/NRP*) : .. TEMPAT/TGL LAHIR : .. PANGKAT/GOL*) : .. JABATAN*) : .. INSTANSI*) : .. Menyatakan bahwa saya TIDAK SEDANG TERSANGKUT KASUS hukum pidana maupun perdata.., ..2015. Yang membuat PERNYATAAN , MATERAI 6000. Nama: .. Keterangan: *) Khusus bagi PNS/TNI/POLRI.
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TERSANGKUT KASUS HUKUM PIDANA MAUPUN PERDATA Yang bertanda tangan dibawah ini: NAMA :..... NIP/NRP*): TEMPAT/TGL LAHIR :
Domain:
Source:
Link to this page:
1 SURAT PERNYATAAN . TIDAK SEDANG TERSANGKUT KASUS hukum pidana MAUPUN. PERDATA. Yang bertanda tangan dibawah ini: NAMA : .. NIP/NRP*) : .. TEMPAT/TGL LAHIR : .. PANGKAT/GOL*) : .. JABATAN*) : .. INSTANSI*) : .. Menyatakan bahwa saya TIDAK SEDANG TERSANGKUT KASUS hukum pidana maupun perdata.., ..2015. Yang membuat PERNYATAAN , MATERAI 6000. Nama: .. Keterangan: *) Khusus bagi PNS/TNI/POLRI.
www.hukumonline.com 1 / 40 undang-undang republik indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
i i 20152019 i KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KATA PENGANTAR MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan merupakan
peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri …
-3- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - 3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II
Pasal 14 1. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2. Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang
- 3 - 2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
menteri keuangan republik indonesia peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor: 65/pmk.04/2007 tentang pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
ARDHIE WIDYANTHO SUMARSO, SE, M.ACC, BKP, CPSAK • Mengawali karirnya setelah lulus dari STAN Jakarta di Departemen Keuangan RI selama beberapa tahun.
Indonesia sesuai dengan Su'rat Keputusan tertanggal 11-12-1979 (sebelas Desember .seribu sembilan .ratus tyjuh puluh sembilan) Nomor: YA.51.28414, dan telahr didaftarkan di Pengadilan Negeri