PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL …

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL prosedur ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL prosedur ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21 tentang PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; b.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai pengganti PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 untuk dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun SOP AP. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi ...

Fullscreen Download

Tags:

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional, Standar operasional

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL …

Documents from same domain

Draft 29 Mei 2013 - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 16. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di

  Pendidikan, Nasional, Standar, Standar nasional pendidikan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT. Pasal 1 . Dalam Peraturan Menteri ini yang …

  Tahun, Peraturan

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah …

  2015, Tahun, Tahun 2015

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan. 26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap

  Kesehatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan ...

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Milik negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

peraturan.bpk.go.id

20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Badan usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 24. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. 2.

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

peraturan.bpk.go.id

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …

peraturan.bpk.go.id

Undang-undang Nomor 13. Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970; d. bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

Related documents

KUMPULAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

gpm.fmipa.unp.ac.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Inventaris - Keamanan - Kebersihan - Organisasi - Pendidikan Pengadaan dan Distribusi - Penggunaan Fasilitas Umum Penghapusan Inventaris - Perawatan - Perparkiran - Taman Kampus Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang 2019. TABLE OF CONTENTS.

  Kumpulan, Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional, Kumpulan standar operasional prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN …

www.disporapar.jatengprov.go.id

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ; a. Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik. b. Memberikan standar bagi PPID Pembantu pada Dinas Kepemudaan,

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) …

ppid.surakarta.go.id

standar operasional prosedur tentang penanggulangan bencana di Kota Surakarta melalui pengaturan dalam norma hukum dan operasional dilapangan. Berangkat dari studi literatur dan focus group discussion serta studi lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini. Atas selesainya penyusunan Laporan

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional

Standar Operasional Prosedur AUDIT INTERNAL

repo-nkm.batan.go.id

standar operasional prosedur audit internal nomor : sop 002.002/ot 01 02/isn 6 pusat pendayagunaan informatika dan kawasan strategis nuklir badan tenaga nuklir nasional 2015 . badan tenaga nuklir nasional pusat pendayagunaan informatika dan kawasan strategis nuklir

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ...

organisasi.surabaya.go.id

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S OP) KERJASAMA

uho.ac.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJASAMA No. Dok.: SOP/8/8.5.0/00/17 No. Revisi : 00 Tgl. Implementasi : 29 Januari 2018 Halaman 5 dari 6 4.2 Hubungan Kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan untuk menjalin kerjasama antara jurusan/fakultas dengan pihak lain baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional.

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) …

www.its.ac.id

Tujuan disusunnya standar operasional prosedur laboratorium komputasi adalah untuk membantu memperlancar pengelolaan laboratorium komputasi guna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium komputasi beserta semua sumber daya yang ada didalamnya, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi dari Departemen Aktuaria FMKSD ITS, ...

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional

Related search queries

KUMPULAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP, Standar operasional prosedur, Standar, Operasional