PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 tahun 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. bahwa PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor 34 tahun 2016 tentang Perubahan atas PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan; berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri KESEHATAN tentang Standar PelayananKefarmasian di Rumah Sakit;Mengingat : 1.

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT. Pasal 1 . Dalam Peraturan Menteri ini yang …

Fullscreen Download

Tags:

  Tahun, Peraturan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

Documents from same domain

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah …

  2015, Tahun, Tahun 2015

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …

peraturan.bpk.go.id

Undang-undang Nomor 13. Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970; d. bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

Draft 29 Mei 2013 - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 16. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di

  Pendidikan, Nasional, Standar, Standar nasional pendidikan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

peraturan.bpk.go.id

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan. 26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap

  Kesehatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan ...

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Milik negara

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL …

peraturan.bpk.go.id

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai pengganti PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 untuk dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun SOP AP. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi ...

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional, Standar operasional

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

peraturan.bpk.go.id

20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Badan usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 24. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. 2.

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan

  Nikah

Related documents

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017

www.jpapencen.gov.my

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2017 KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN TUJUAN ... bawah Peraturan 21, Peraturan-Peraturan Pencen 1980, iaitu sebagai satu faedah di bawah Akta Pencen 1980 (Akta 227).

  2017, Tahun, Peraturan, Tahun 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDM

jdih.esdm.go.id

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40), sepanjang mengatur mengenai kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2017 ...

  2017, Tahun, Peraturan, Tahun 2017

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …

bkd.jatimprov.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

  2017, Tahun, Peraturan, Tahun 2017

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

jdih.kemenkeu.go.id

NOMOR 147 /PMK.03/2017 TENTANG ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang ... Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5

  2017, Tahun, Peraturan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

jdih.dephub.go.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan …

  2017, Tahun, Peraturan, Tahun 2017

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

hukor.kemkes.go.id

peraturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor 12 tahun 2017 . tentang . penyelenggaraan imunisasi . dengan rahmat tuhan yang maha esa . menteri kesehatan republik indonesia,

  2017, Indonesia, Tahun, Menteri, Kesehatan, Republik, Peraturan, Tahun 2017, Menteri kesehatan republik indonesia, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …

hukor.kemkes.go.id

peraturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor. 32 tahun 2017 . tentang. standar baku mutu . kesehatan lingkungan . dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang,

  2017, Indonesia, Tahun, Menteri, Kesehatan, Republik, Peraturan, Peraturan menteri kesehatan republik, Tahun 2017, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

1 jpa.saraan 223/5/4-3 jld.3 (22) no. siri : kerajaan malaysia . pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2017 . pelaksanaan kebenaran pulang awal satu jam kepada

  2017, Tahun, Wala, Kebenaran, Tahun 2017

Tennessee Instructional Leadership Standards and ...

www.tn.gov

Operating from the belief that ethical behavior permeates the mindset and actions of every effective leader, the revised Tennessee Instructional Leadership Standards (TILS) embed the phrase, “ethical and effective instructional leader,” into the opening stem of each leadership standard. The purposeful placement of this phrase articulates the intrinsic nature of

  Tennessee

Related search queries

Tahun 2017, Tahun, PERATURAN, 2017, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia, Menteri kesehatan republik indonesia, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK, Kebenaran, Awal, Tennessee