PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

SALINANM enimbangPRES I DENREPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANGKEKARANTINAAN KESEHATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunanmanusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanyapelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakatIndonesia yang tersebar di berbagai pulau besarmaupun kecil yang terletak pada posisi yang sangatstrategis dan berada pada jalur perdaganganinternasional, yang berperan penting dalam lalu lintasorang dan barang;b.

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan. 26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap

Fullscreen Download

Tags:

  Kesehatan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of SALINAN - peraturan.bpk.go.id

Documents from same domain

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT. Pasal 1 . Dalam Peraturan Menteri ini yang …

  Tahun, Peraturan

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah …

  2015, Tahun, Tahun 2015

Draft 29 Mei 2013 - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 16. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di

  Pendidikan, Nasional, Standar, Standar nasional pendidikan

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL …

peraturan.bpk.go.id

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai pengganti PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 untuk dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun SOP AP. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi ...

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional, Standar operasional

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan ...

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Milik negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

peraturan.bpk.go.id

20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Badan usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 24. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. 2.

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

peraturan.bpk.go.id

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …

peraturan.bpk.go.id

Undang-undang Nomor 13. Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970; d. bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

Related documents

PANDUAN PRAKTIS TENTANG KEPESERTAAN DAN ... - BPJS …

www.bpjs-kesehatan.go.id

Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI. - Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional - Peraturan Menteri Kesehatan RI No 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan

  Kesehatan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

hukor.kemkes.go.id

Kesehatan Lingkungan, yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di berbagai kegiatan diseluruh wilayah Indonesia. Upaya kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan daruntuk i faktor risiko lingkungan mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia,

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Menteri kesehatan republik indonesia

The Republic of Indonesia Health System Review

apps.who.int

BPJS Kesehatan.....91 Figure 4.1 Mix of beds in acute and psychiatric hospitals (including inpatient puskesmas) in Indonesia per 1000 population, 1990–2014.....113 Figure 4.2 Bed occupancy rate and length of stay, Indonesia,

  Indonesia, Kesehatan

Kesehatan Mental dalam Kedaruratan - WHO

www.who.int

mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Dengan menggunakan definisi kesehatan ini sebagai titik tolak, dokumen ini meliputi posisi saat ini dari Departemen Kesehatan Mental dan Ketergantungan Zat tentang aspek mental dan sosial dari kesehatan

  Mental, Dalam, Kesehatan, Kesehatan mental dalam kedaruratan, Kedaruratan

KESEHATAN MENTAL - UNY

staffnew.uny.ac.id

Beberapa definisi kesehatan mental : „Terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa „Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan

  Kesehatan

March 2011 The Affordable Care Act: A Brief Summary

www.ncsl.org

National Conference of State Legislatures The Affordable Care Act: A Brief Summary March 2011 Overview The federal Patient Protection and Affordable Care Act (P.L. 111-148), signed March 23, 2010, as amended by the Health Care and

  States, Conference, Care, National, National conference of state legislatures, Legislatures, Affordable, Affordable care act

Tennessee Instructional Leadership Standards and ...

www.tn.gov

Operating from the belief that ethical behavior permeates the mindset and actions of every effective leader, the revised Tennessee Instructional Leadership Standards (TILS) embed the phrase, “ethical and effective instructional leader,” into the opening stem of each leadership standard. The purposeful placement of this phrase articulates the intrinsic nature of

  Tennessee

Climate change and infectious diseases - WHO

www.who.int

influenced by ambient air temperatures (3).Cholera is an indirectly transmitted water-borne anthroponose that is transmitted by a water vehicle: the bacteria

  Change, Climate, Climate change

Related search queries

Kesehatan, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Indonesia, Kesehatan Mental dalam Kedaruratan, Affordable Care Act, National Conference of State Legislatures, Tennessee, Climate change