PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 38 TAHUN 2016. TENTANG. ORGANISASI DAN TATA KERJA. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL. DAN KANTOR PERTANAHAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang BADAN Pertanahan Nasional, serta memperhatikan Surat Persetujuan MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor perihal Usulan Penataan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Lingkungan BADAN Pertanahan Nasional (BPN), perlu menetapkan Peraturan MENTERI AGRARIA dan Tata Ruang/ KEPALA Ba

pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan. (3) Seksi Survei dan Pemetaan Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan survei dan ...

Fullscreen Download

Tags:

  Pemetaan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …

Documents from same domain

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah …

  2015, Tahun, Tahun 2015

Draft 29 Mei 2013 - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 16. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di

  Pendidikan, Nasional, Standar, Standar nasional pendidikan

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL …

peraturan.bpk.go.id

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai pengganti PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 untuk dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun SOP AP. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi ...

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional, Standar operasional

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT. Pasal 1 . Dalam Peraturan Menteri ini yang …

  Tahun, Peraturan

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan. 26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap

  Kesehatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan ...

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Milik negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

peraturan.bpk.go.id

20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Badan usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 24. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. 2.

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

peraturan.bpk.go.id

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

Related documents

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN …

peraturan.bpk.go.id

Pemerintah Daerah melampirkan hasil pemetaan program dan kegiatan. (3) Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. (4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

  Pemetaan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

ppkh.menlhk.go.id

pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas. 21. Pemetaan Kawasan Hutan adalah pemetaan hasil Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai dengan tahapannya. 22. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap. 23.

  Pemetaan

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER dan TEKNIK …

eprints.undip.ac.id

Walaupun secara umum pemetaan memori PLC relative sama, tapi secara teknis ada beberapa perbedaan (terutama istilah) untuk setiap PLC dari vendor yang berbeda. Pada bagian akhir bab ini kita akan melihat dan membandingkan pemetaan praktis dua buah PLC jenis mikro dengan vendor yang berbeda (Sebagai studi kasus, disini dipilih PLC produk

  Pemetaan

PENGUKURAN SITUASI, MEMANJANG, MELINTANG, DAN …

bpsdm.pu.go.id

a) Pemetaan situasi terestris b) pengukuran sungai dan lokasi bendung c) pengukuran trase saluran 1.4 Materi Pokok Dalam modul pengukuran situasi, memanjang, melintang dan pengenalan GPS ini akan membahas materi: a) Pemetaan situasi terestris b) pengukuran sungai dan lokasi bendung c) pengukuran trase saluran 1.5 Estimasi Waktu

  Alignment, Pengenalan, Pengukuran, Pemetaan, Pengukuran situasi, Situasi, Memanjang, Melintang dan pengenalan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Bencana Tanah Longsor

eprints.undip.ac.id

Pemetaan dapat diartikan sebagai proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran objek-objek di permukaan bumi dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa peta. Peta menyajikan kumpulan titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh ...

  Pemetaan

SISTEM IFORMASI GEOGRAFI (SIG) - Web UPI Official

file.upi.edu

dengan pemetaan dan perencanaan. Komponen utama Sistem Informasi Geografis dapat dibagi kedalam 4 komponen utama yaitu: perangkat keras (digitizer, scanner, Central Procesing Unit (CPU), hard-disk, dan lain-lain), perangkat lunak (ArcView, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dan lain-lain), organisasi (manajemen) dan pemakai (user). Kombinasi ...

  Pemetaan

LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN MASYARAKAT

eprints.uai.ac.id

Berdasarkan hasil pemetaan di lokasi mitra terlihat beberapa masalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh mitra masih mengandalkan informasi secara lisan antar pengurus KPC Gema Bersuci. Metode penyebarluasan kegiatan belum mengoptimalkan media online.

  Pemetaan

CAAM: UAS CAAM STANDARD REQUIREMENT FOR THE …

www.caam.gov.my

JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA WISMA JUPEM, JALAN SULTAN YAHYA PETRA 50578 KUALA LUMPUR. Tel: 6 03-26170946/734 Fax: 6 03-26980505 2. Chief Government Security Office’s (CGSO) approval letter For …

  Standards, Requirements, Pemetaan, Standard requirement for the

Related search queries

PEMETAAN, PENGUKURAN SITUASI, MEMANJANG, MELINTANG, DAN, Pengukuran situasi, memanjang, melintang dan pengenalan, STANDARD REQUIREMENT FOR THE