PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam perencanaan pembangunan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; b.

pelaksanaan rencana dan program strategis; dan 9. melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan. (2) Perencana yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Fullscreen Download

Tags:

  Strategis

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …

Documents from same domain

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah …

  2015, Tahun, Tahun 2015

Draft 29 Mei 2013 - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 16. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di

  Pendidikan, Nasional, Standar, Standar nasional pendidikan

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL …

peraturan.bpk.go.id

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai pengganti PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 untuk dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun SOP AP. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi ...

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional, Standar operasional

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT. Pasal 1 . Dalam Peraturan Menteri ini yang …

  Tahun, Peraturan

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan. 26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap

  Kesehatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan ...

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Milik negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

peraturan.bpk.go.id

20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Badan usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 24. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. 2.

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

peraturan.bpk.go.id

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

Related documents

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

kominfo.kepriprov.go.id

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4.1. Permasalahan Pembangunan 1. Analisis Lingkungan Strategis Sebelum dirumuskan permasalahan pembangunan daerah, terdapat beberapa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang perlu dikemukakan terlebih dahulu untuk dapat dijadikan dasar ...

  Strategis, Permasalahan, Permasalahan dan isu isu strategis

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS …

kecbogorutara.kotabogor.go.id

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan

  Strategis, Permasalahan, Permasalahan dan isu isu strategis

MANAJEMEN OPERASI - UIN SGD

digilib.uinsgd.ac.id

permasalahan dalam manajemen operasi. Semoga buku ini bermanfaat bagi kepentingan umat dan mendapat rida Allah SWT. Amin. Dr. H. A. Rusdiana, M.M. Manajemen Strategik ix BAB 1 ... D. Isu-isu Strategis Kapasitas dan Agregat dalam Proses

  Strategis, Permasalahan, Isu strategis

KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DAN PERANAN …

rechtsvinding.bphn.go.id

dan kedudukan yang strategis di era otonomi daerah, peraturan perundang-undangan ... Tulisan ini mengemukakan permasalahan yaitu bagaimana peranan masyarakat beserta ... hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,15 khususnya terkait teori-teori 12 Ibid. 13 Ibid.

  Strategis, Permasalahan

JDIH | Kementerian Perhubungan

jdih.dephub.go.id

2020-2024 ini diharapkan dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis dan sekaligus menjawab perkembangan lingkungan strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan transportasi darat yang lebih baik di masa datang.

  Strategis, Isu strategis dan

Panduan Penyusunan dan Pengajuan Proposal Kegiatan - LIPI

oseanografi.lipi.go.id

serta memuat ruang lingkup dan batasan kegiatan penelitian. 2. Perumusan Masalah; perumusan masalah mengandung pokok permasalahan yang akan diselesaikan melalui penelitian, dan bukan berisi identifikasi masalah yang tidak terkait dengan isu penelitian. 3. Hipotesa; Hipotesa disusun berdasarkan rumusan masalah. 4.

  Permasalahan

ETIKA BISNIS DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL …

e-jurnal.ukrimuniversity.ac.id

ISU-ISU DALAM ETIKA BISNIS Isu-isu dalam etika bisnis meliputi hal-hal berikut ini. 1. Jika tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, maka secara etis perusahaan harus juga mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak orang lain. 2. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, suatu istilah umum di mana hak-

  Etika, Bisin, Etika bisnis, Etika bisnis dan, Etika bisnis isu

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

repository.unpas.ac.id

penelitian, dan dari masyarakat kecil.Sudah seharusnya lembaga mahasiswa menyelenggarakan event yang lebih berguna, seperti seminar-seminar keilmuan dan isu-isu nasional diperbanyak minimal mengajak mahasiswa diskusi- diskusi di pojokan kampus dan tentunya tidak perlu mengerluarkan banyak biaya.

  Dan isu

Related search queries

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, Permasalahan, Strategis, Isu Strategis, Isu strategis dan, ETIKA BISNIS DAN, ETIKA BISNIS Isu, Etika bisnis, Dan isu