PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANG- undang REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 tahun 2003 TENTANGKETENAGAKERJAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , manusia INDONESIA seutuhnya dan pembangunanmasyarakat INDONESIA seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yangsejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritualberdasarkan Pancasila dan undang undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945; dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerjamempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagaipelaku dan tujuan pembangunan; sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukanpembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenagakerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatanperlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan; perlindungan terhadap tenaga kerja

REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat …

Fullscreen Download

Tags:

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang republik indonesia nomor

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

Documents from same domain

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah …

  2015, Tahun, Tahun 2015

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

peraturan.bpk.go.id

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT. Pasal 1 . Dalam Peraturan Menteri ini yang …

  Tahun, Peraturan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

peraturan.bpk.go.id

20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Badan usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 24. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. 2.

  Nikah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan

  Nikah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan ...

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Milik negara

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL …

peraturan.bpk.go.id

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai pengganti PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 untuk dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun SOP AP. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi ...

  Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional, Standar operasional

Draft 29 Mei 2013 - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 16. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di

  Pendidikan, Nasional, Standar, Standar nasional pendidikan

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan. 26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap

  Kesehatan

Related documents

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK …

jdih.anri.go.id

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik ... Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik ...

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Republik indonesia, Nasional, Nomor, Undang nomor, Spira, Republik indonesia tahun, Kepala, Kepala arsip nasional republik, Kepala arsip nasional republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …

www.dpr.go.id

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun …

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …

pajak.go.id

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

repository.beacukai.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 …

  2006, Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang nomor, Tahun 2006, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …

www.dpr.go.id

REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak …

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 …

persi.or.id

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam …

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun, Kedokteran, Praktik, Praktik kedokteran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

jdih.esdm.go.id

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. MEMUTUSKAN : …

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Republik indonesia tahun, Undang republik indonesia nomor 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

jdih.lipi.go.id

1 / 86 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam …

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia nomor 13, Undang undang republik indonesia nomor 13 tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

peraturan.bpk.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 4. Peserta …

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun

Related search queries

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK, Undang, UNDANG NOMOR, Tahun, Republik Indonesia Tahun, Nomor, Republik, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor, REPUBLIK INDONESIA, UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Republik Indonesia Nomor, UNDANG REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2006, REPUBLIK INDONESIA UNDANG, PRAKTIK KEDOKTERAN, UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN, Indonesia