PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK …
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik ... Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik ...
Download PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK …
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.id18. Inventaris Arsip adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran. 19. Item adalah unit adalah arsip yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi secara intelektual, misalnya surat, memorandum, laporan, foto, atau rekaman suara. 20.
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.idPERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana …
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.id11. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 12. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 13.
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
jdih.anri.go.idMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis. (5) Format penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN …
jdih.anri.go.iddiduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 2. Arsiparis tingkat terampil adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan …
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.idProses pembuatan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi: a. membuat daftar informasi Arsip yang terbuka untuk publik berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; b. mengirimkan daftar informasi Arsip yang terbuka kepada unit kearsipan/sentral Arsip inaktif/records centre
Related documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
repository.beacukai.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idMengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. MEMUTUSKAN : …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …
jdih.lipi.go.id1 / 86 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
peraturan.bpk.go.idUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 4. Peserta …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 …
persi.or.idMengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …
www.dpr.go.idMengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …
pajak.go.idMengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …
www.dpr.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak …
Related search queries
UNDANG, UNDANG REPUBLIK INDONESIA, UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, TAHUN 2006, Undang Nomor, TAHUN, Republik Indonesia, Republik Indonesia Tahun, Nomor, UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN, Indonesia, PRAKTIK KEDOKTERAN, Republik Indonesia Nomor, REPUBLIK INDONESIA UNDANG